Berita

Pakar hukum pidana Universitas Trisakti, Abdul Ficar Hadjar/Net

Politik

Pakar: Berbeda Pendapat Dengan Pemerintah Bukan Kejahatan

JUMAT, 16 OKTOBER 2020 | 15:15 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan negara demokrasi yang berdasarkan pada konstitusi UUD 1945.

Di mana di dalam konstitusi tersebut setiap warga negara memiliki hak untuk berpikir, berpendapat dan berhak mengemukakan pendapat.

Begitu tegas pakar hukum pidana Universitas Trisakti, Abdul Ficar Hadjar saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (16/10).

Pernyataan itu menanggapi penangkapan sejumlah aktivis yang kritis dalam mengemukakan pendapat mereka tentan kebijakan pemerintah.

 “UUD menjamin HAM warganya mengekspresikan hak untuk berpikir, berpendapat dan hak untuk mengemukakan pendapatnya sekalipun itu berbeda dengan pemerintahan yang berkuasa," tegas.

Bentuk mengekspresikan pendapat, kata Abdul Ficar bisa dilakukan dengan  berbagai macam cara. Baik dengan unjuk rasa atau berdemonstrasi, maupun menyatakan pendapat di media sosial.

Singkatnya, menegaskan bahwa kebebasan mengeluarkan pendapat dan mendukung sebuah pendapat, termasuk melalui media sosial secara online bukanlah kejahatan

"Berpendapat, berbeda pendapat dengan kebijakan pemerintah sekalipun bukanlah kejahatan! Demikian juga berdemontrasi bukanlah kejahatan," tegas Abdul Ficar.

Populer

Yusril Ihza Mahendra: Presiden Saja Tidak Berwenang Berhentikan Kepala Daerah, Apalagi Instruksi Mendagri

Kamis, 19 November 2020 | 19:45

Sempat Posting Menyesal Terlahir Sebagai Penganut Islam, Politisi PSI Eneng Milianasari Minta Maaf

Senin, 16 November 2020 | 11:17

Dukung Habib Rizieq, Natalius Pigai: Jokowi Remehkan Saya Tanpa Tahu Kecerdasan Mutiara Timur

Sabtu, 21 November 2020 | 04:40

Imbas Penurunan Baliho Habib Rizieq Shihab, Mujahid 212 Minta Pangdam Jaya Buka Ruang Dialog

Jumat, 20 November 2020 | 21:56

Habib Rizieq: Kalau Agama Tak Boleh Atur Negara, Mau Diatur Pakai PKI, Atheis?

Minggu, 15 November 2020 | 00:10

Bobby Nasution Katakan 'Cina', Etnis Tionghoa Medan Merasa Tersakiti

Senin, 23 November 2020 | 14:23

Singgung Ceramah Habib Rizieq, Putri Gus Dur: Saya Muslim, Saya Menolak Diatasnamakan Untuk Kekejian

Rabu, 18 November 2020 | 11:57

UPDATE

Edhy Prabowo Kenakan Rompi Oranye Lengkap Dengan Borgol Di Tangan

Rabu, 25 November 2020 | 23:44

Belum Diumumkam KPK, Jokowi Sudah Tunjuk Luhut Pandjaitan Gantikan Edhy Prabowo

Rabu, 25 November 2020 | 23:21

Debat Cawalkot Makassar Soal Pajak, Appi Ingatkan Danny: Terpenting Ringankan Beban Dunia Usaha Di Masa Pandemi

Rabu, 25 November 2020 | 23:10

Molor Satu Jam Lebih Dari Rencana Awal, Bagaimana Nasib Edhy Prabowo?

Rabu, 25 November 2020 | 22:43

Patuhi Prokes, PPP Banten Akan Hadir Muktamar IX Secara Virtual

Rabu, 25 November 2020 | 22:11

OTT Edhy Prabowo, Ali Ngabalin: Kita Kasih Kesempatan Bagaimana Hasil KPK

Rabu, 25 November 2020 | 21:57

Ray Rangkuti: Sudah Tepat Pembahasan Revisi UU BPK Ditangguhkan

Rabu, 25 November 2020 | 21:49

Usai Deklarasi, Walikota Serang Bubarkan Peserta Apel Akbar Umat Islam Banten

Rabu, 25 November 2020 | 21:23

Imigrasi Disebut Terlibat Dalam Penghapusan Red Notice Djoko Tjandra, Cucun: Biarkan Polisi Mendalami

Rabu, 25 November 2020 | 20:49

Prabowo Janji Jebloskan Sendiri Kadernya Jika Korupsi, Tapi Kok Edhy Dicokok KPK?

Rabu, 25 November 2020 | 20:35

Selengkapnya