Berita

Pakar hukum pidana Universitas Trisakti, Abdul Ficar Hadjar/Net

Politik

Pakar: Berbeda Pendapat Dengan Pemerintah Bukan Kejahatan

JUMAT, 16 OKTOBER 2020 | 15:15 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan negara demokrasi yang berdasarkan pada konstitusi UUD 1945.

Di mana di dalam konstitusi tersebut setiap warga negara memiliki hak untuk berpikir, berpendapat dan berhak mengemukakan pendapat.

Begitu tegas pakar hukum pidana Universitas Trisakti, Abdul Ficar Hadjar saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (16/10).

Pernyataan itu menanggapi penangkapan sejumlah aktivis yang kritis dalam mengemukakan pendapat mereka tentan kebijakan pemerintah.

 “UUD menjamin HAM warganya mengekspresikan hak untuk berpikir, berpendapat dan hak untuk mengemukakan pendapatnya sekalipun itu berbeda dengan pemerintahan yang berkuasa," tegas.

Bentuk mengekspresikan pendapat, kata Abdul Ficar bisa dilakukan dengan  berbagai macam cara. Baik dengan unjuk rasa atau berdemonstrasi, maupun menyatakan pendapat di media sosial.

Singkatnya, menegaskan bahwa kebebasan mengeluarkan pendapat dan mendukung sebuah pendapat, termasuk melalui media sosial secara online bukanlah kejahatan

"Berpendapat, berbeda pendapat dengan kebijakan pemerintah sekalipun bukanlah kejahatan! Demikian juga berdemontrasi bukanlah kejahatan," tegas Abdul Ficar.

Populer

Joko Widodo Kembali Bikin Heboh, Kali Ini Soal Babi Panggang Ambawang

Sabtu, 08 Mei 2021 | 07:06

Ajakan Presiden Jokowi Makan Babi Saat Lebaran, ICMI: Tidak Punya Empati!

Sabtu, 08 Mei 2021 | 13:17

Respons Insiden Babi Panggang Ambawang, Prof Yusril: Tidak Terjadi Kalau Mensesneg Memahami Tugasnya

Jumat, 14 Mei 2021 | 22:12

Soal Jokowi Dan Babi Panggang, Joman: Pecat Pratikno

Sabtu, 08 Mei 2021 | 11:55

Soal Otak Sungsang, Nusron Wahid Ajak Ali Ngabalin Dan Busyro Muqoddas Saling Bermaafan

Sabtu, 15 Mei 2021 | 14:47

Sejarawan: Israel Lebih Kuat Dari Palestina, Berhentilah Berperan Sebagai Korban

Sabtu, 15 Mei 2021 | 06:47

Balas Pesan Megawati, Said Didu: Tuhan Tidak Bersama 'Peternak' Koruptor

Kamis, 13 Mei 2021 | 22:43

UPDATE

Soal Israel-Palestina, Paus Fransiskus: Bagaimana Perdamaian Dimulai Dengan Menghancurkan?

Minggu, 16 Mei 2021 | 22:17

Aboe Bakar: Kita Serba Salah, Mau Nyumbang Palestina Takut Dibilang Teroris

Minggu, 16 Mei 2021 | 22:10

Rizal Ramli: Kenaikan PPN Adalah Cara Panik SMI Untuk Sekadar Bayar Bunga Utang

Minggu, 16 Mei 2021 | 22:02

Warga Chili Pilih Anggota Majelis Konstituante Untuk Tulis Ulang Konstitusi

Minggu, 16 Mei 2021 | 21:53

PKS Akan Galang Doa Dan Dukungan Diplomasi Untuk Rakyat Palestina

Minggu, 16 Mei 2021 | 21:48

Fokus Cari Korban Hilang, Polri Belum Tetapkan Tersangka Tragedi Kedung Ombo

Minggu, 16 Mei 2021 | 21:10

Indonesia-Malaysia-Brunei Beri Kutukan Paling Kuat Pada Kebijakan Kolonial Israel

Minggu, 16 Mei 2021 | 20:53

Kerja Sama TNI-Polri, Pemkot Jaksel Gelar Tes Swab Untuk Pemudik Dari Kampung

Minggu, 16 Mei 2021 | 20:35

Selain Pecat Direksi, Erick Thohir Perintahkan Semua Lab Kimia Farma Diaudit

Minggu, 16 Mei 2021 | 20:22

Pengamat: PDIP Belum Beri Karpet Merah Untuk Ganjar Karena Masih Menimang Puan Menuju 2024

Minggu, 16 Mei 2021 | 19:56

Selengkapnya