Juru Bicara China Zhao Lijian/Net
Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo kembali membuat geram pejabat Kementerian Luar Negeri China terkait tuduhan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Tiongkok. Kemenlu mengatakan apa yang dikatakan Pompeo adalah sebuah tuduhan yang tak berdasar.
Tudingan Pompeo itu datang selama kunjungannya ke Institut Republik Internasional (IRI), di mana dia meminta sekutu AS di Eropa dan IRI yang didanai Amerika untuk bersatu melawan China.
Sebagai tanggapan, Kementerian Luar Negeri melalui juru bicaranya Zhao Lijian pada hari Kamis (15/10) mengungkap berbagai catatan buruk AS tentang hak asasi manusia dan kebebasan beragama di negara itu.
"Ada banyak skandal yang melibatkan diskriminasi rasial, kebrutalan polisi, dan pelecehan tahanan. Tingkat kekerasan senjata dan kejahatan AS telah menjadi yang tertinggi di dunia selama bertahun-tahun, menyebabkan ribuan kematian per tahun," kata Zhao, membalas tuduhan Pompeo dan sikap narsistiknya terhadap situasi hak asasi manusia AS, seperti dikutip dari GT, Jumat (16/10).
"Intoleransi agama di AS juga mengkhawatirkan. Hak apa yang dimiliki AS untuk membuat tuduhan ceroboh terhadap negara lain?" lanjutnya.
"Kami mendesak Pompeo untuk menghormati fakta dan berhenti memalsukan semua jenis kebohongan terkait China. Jika tidak, dia hanya akan semakin merusak kredibilitasnya sendiri dan citra serta kepentingan AS," kata Zhao.
IRI, yang telah dikenai sanksi oleh China sejak Desember 2019, terkenal karena melakukan propaganda anti-China dan mencampuri urusan internal negara lain.
Sementara itu Pompeo dalam kunjungannya mengatakan bahwa dirinya mengakui peran IRI dalam kerusuhan Hong Kong tahun lalu, dan mengimbau lembaga seperti IRI untuk membela 'yang belum bebas' di mana pun mereka bisa untuk melawan China dan Partai Komunis China (CPC).
Meskipun IRI mengklaim sebagai organisasi nirlaba dan non-partisan, mereka telah menerima uang dari Departemen Luar Negeri AS dan Badan Pembangunan Internasional AS (USAID). USAID adalah organ pemerintah federal yang telah memajukan kebijakan luar negeri AS seperti mempromosikan pasar bebas dan 'demokrasi' sejak 1980-an.
Promosi IRI atas nilai-nilai dan ideologi AS selalu dikaitkan dengan serangan terhadap masalah hak asasi manusia China.
Pada Mei 2020, David Shullman, juru bicara IRI menuduh China mempromosikan 'model pemerintahan otoriter' yang bertentangan dengan demokrasi gaya AS, dan memfitnah upaya China untuk melindungi warganya dengan caranya sendiri.
Campur tangan IRI dalam masalah politik di negara lain terkenal dan tersebar luas. Film dokumenter Prancis Back of Color Reveloution (2007) mengungkapkan lembaga yang didukung pemerintah seperti IRI dan National Endowment for Democracy (NED) memicu kerusuhan yang membantu menggulingkan rezim di Serbia, Ukraina, Kyrgyzstan, dan negara-negara lain.
Pada 2003 IRI juga sempat mendapat kritik keras karena mencampuri proses politik Kamboja. Para pengamat mempertanyakan kredibilitas kegiatan IRI sebagai pemantau pemilu, dengan mengatakan hal itu menunjukkan bias yang berbeda terhadap Partai Sam Rainsy yang bertujuan merusak prospek elektoral Partai Rakyat Kamboja.
"Sebuah laporan 16 halaman kritis tentang IRI, [menunjukkan] sering memihak Partai Sam Rainsy selama pemilihan dan salah menggambarkan situasi politik di Kamboja," kata Raoul Jenna, seorang pengamat politik Kamboja.
Menurut Cambodia Daily, IRI telah melakukan pelatihan politik di Kamboja kepada berbagai pihak sejak 1993, dan telah lama mendukung partai-partai oposisi untuk menjadi penyeimbang Partai Rakyat Kamboja.
