Berita

Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera/Net

Politik

PKS Sesalkan UU ITE Dijadikan Dasar Penetapan Tersangka Aktivis KAMI

JUMAT, 16 OKTOBER 2020 | 10:24 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Penangkapan sejumlah aktivis Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) hingga ditetapkan tersangka oleh Bareskrim Polri terus menuai reaksi beragam dari kalangan masyarakat.

Para petinggi KAMI tersebut disangkakan telah melanggar sejumlah pasal dalam UU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) usai mengunggah pendapat mereka di media sosial.

Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera menyesalkan UU ITE kerap dijadikan dasar penangkapan terhadap warga negara, termasuk para aktivis KAMI. Padahal, kebebasan menyampaikan pendapat dan berserikat telah dijamin konstitusi.


"Selama ini UU ITE sering dijadikan dasar penangkapan. Padahal mestinya didudukkan proporsinya sesuai dengan hak dasar kebebasan menyampaikan pendapat dan hak berserikat," kata Mardani kepada Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu di Jakarta, Jumat (16/10).

"Ini ujian bagi demokrasi," imbuhnya.

Menurut Mardani, semua penangkapan mesti didasari norma hukum yang jelas dan tegas. Bukan justru karena menyampaikan pendapat hingga kritik kepada pemerintah di media sosial lalu ditangkap dan dijerat UU ITE. 

"Apakah ini tes pada KAMI atau kekuatan sipil lainnya? waktu yang akan menjawabnya," tegasnya.

Atas dasar itu, ia mengajak seluruh elemen masyarakat prodemokrasi untuk bersatu padu menjaga iklim kebebasan berkumpul, berserikat, dan mengemukakan pendapat agar tetap terjaga.

"Saat ini kekuatan prodemokrasi mesti bersatu menjaga agar iklim kebebasan berpendapat tetap terjaga," pungkasnya.

Sebelumnya, para aktivis KAMI seperti Sekretaris Komite KAMI Syahganda Nainggolan, deklarator KAMI M. Jumhur Hidayat dan Anton Permana, serta Ketua KAMI Medan ditangkap oleh petugas dari Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri.

Untuk Syahganda, Jumhur, dan Anton disangkakan melanggar Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) dan atau Pasal 15 UU 1/1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan atau Pasal 45A ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) UU 19/2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

UPDATE

Setengah Logistik Indonesia Bertumpu di Tanjung Priok

Selasa, 14 April 2026 | 05:58

Dana asing ke NGO Rawan jadi Alat Kepentingan Global

Selasa, 14 April 2026 | 05:46

Mantan Pj Bupati Tapteng Jabat Kajati Sultra

Selasa, 14 April 2026 | 05:23

BGN Luruskan Info Beredar soal Pengadaan Barang Operasional MBG

Selasa, 14 April 2026 | 04:59

Ke Mana Arah KDKMP?

Selasa, 14 April 2026 | 04:30

Anak Asuh Kurniawan DY Sukses Bungkam Timor Leste 4-0

Selasa, 14 April 2026 | 04:15

Komisi XIII DPR: LPSK Resmi jadi Lembaga Negara

Selasa, 14 April 2026 | 03:53

Pentagon Ungkap Isi Pertemuan Menhan RI dan Menteri Perang AS soal Kemitraan

Selasa, 14 April 2026 | 03:35

Ganggu Iklim Usaha, Wacana Penghentian Restitusi Pajak Perlu Ditinjau Kembali

Selasa, 14 April 2026 | 03:15

Mantan Dirdik Jampidsus Kejagung Jabat Kajati Jatim, Ini Profilnya

Selasa, 14 April 2026 | 02:45

Selengkapnya