Berita

Konflik di Nagorno-Karabakh/Net

Dunia

Anggota Parlemen AS Desak Pemerintah Berlakukan Sanksi Pada Turki Dan Azerbaijan Atas Konflik Nagorno-Karabakh

KAMIS, 15 OKTOBER 2020 | 17:35 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Lebih dari 100 anggota Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Amerika Serikat (AS) menuntut pemerintah untuk memberikan sanksi pada Azerbaijan dan Turki yang diduga melakukan kejahatan perang dalam konflik Nagorno-Karabakh.

Komite Nasional Armenia Amerika (ANCA) melaporkan, terdapat lebih dari 750 ribu surat yang dikirim ke Gedung Putih, Departemen Luar Negeri, dan Kongres yang menuntut agar AS menyoroti konflik Nagorno-Karabakh.

Selain itu, sebanyak puluhan ribu panggilan juga mendesak para legislator untuk menyatakan kecaman dan sanksi kepada Turki dan Azerbaijan yang terus melakukan serangan.


"Pemerintah perlu mendengarkan badan-badan intelijen sendiri, yang tahu betul bahwa Azerbaijan memprakarsai serangan ini, dan segera memperhatikan seruan Kongres, yang menuntut agar sanksi diberlakukan terhadap rezim (Presiden Turki Recep Tayyip) Erdogan dan (Presiden Azerbaijan Ilham) Aliyev," ujar Direktur Eksekutif ANCA, Aram Hamparian, seperti dimuat Armen Press.

"DPR harus mengirimkan pesan yang kuat tidak hanya ke Ankara dan Baku, tetapi juga ke Gedung Putih dan Departemen Keuangan bahwa kelambanan AS telah menelan banyak nyawa yang tidak bersalah," tambahnya.

Dalam seruannya, Senat dan DPR memiliki beberapa tuntutan, di antaranya adalah mendesak agar Departemen Keuangan AS untuk menjatuhkan sanksi kepada rezim Erdogan dan Aliyev, mengakhiri bantuan militer ke Azerbaijan, serta mendukung resolusi untuk mengutuk agresi Turki dan Azerbaijan.

Seruan tersebut dipimpin oleh anggota Kongres Jackie Speier dan ditulis bersama oleh Perwakilan Adam Schiff, Frank Pallone, Gus Bilirakis, Brad Sherman, Anna Eshoo, David Cicilline, dan Zoe Lofgren.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Jutaan Orang Tak Sadar Terkena Diabetes

Rabu, 14 Januari 2026 | 06:17

Kejati Sumut Lepaskan Tersangka Penadahan Laptop

Rabu, 14 Januari 2026 | 06:00

Sektor Energi Indonesia Siap Menggebrak Melalui Biodisel 50 Persen dan PLTN

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:35

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Bukti cuma Sarjana Muda, Kok Jokowi Bergelar Sarjana Penuh

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:00

Pasal Pembuka, Pasal Pengunci

Rabu, 14 Januari 2026 | 04:21

Eggi Sudjana Perburuk Citra Aktivis Islam

Rabu, 14 Januari 2026 | 04:19

Pratikno dan Jokowi Harus Dihadirkan di Sidang Sengketa Ijazah KIP

Rabu, 14 Januari 2026 | 04:03

Dugaan Pengeluaran Barang Ilegal di Cileungsi Rugikan Negara

Rabu, 14 Januari 2026 | 03:45

Eggi Sudjana Konsisten Meyakini Jokowi Tak Punya Ijazah Asli

Rabu, 14 Januari 2026 | 03:15

Selengkapnya