Ketua Netfid Indonesia, Dahliah Umar dalam diskusi virtual bertajuk "Hak Politik, Isu Kewarganegaraan dan Ancaman Pandemi Covid-19" pada Kamis, 15 Oktober 2020/RMOL
Amerika Serikat (AS) tengah menggelar pesta demokrasi, yaitu pemilihan umum yang akan menentukan presiden untuk periode empat tahun ke depan yang dimulai pada Januari 2021.
Ada beberapa isu yang mendasari masyarakat AS untuk memilih di antara dua kandidat, yaitu petahana Donald Trump-Mike Pence dari Partai Republik dan lawannya, Joe Biden-Kamala Harris dari Partai Demokrat.
Isu-isu tersebut tentu terlepas dari faktor ideologi di antara kedua kubu yang sangat jelas perbedaannya.
"Pertama, penanganan pandemi Covid-19 dan dampaknya terhadap ekonomi Amerika," kata Ketua Netfid Indonesia, Dahliah Umar dalam diskusi virtual bertajuk "Hak Politik, Isu Kewarganegaraan dan Ancaman Pandemi Covid-19" pada Kamis (15/10).
Isu pandemi Covid-19, menurut Dahliah, lebih condong merugikan petahana mengingat Trump yang pada awal wabah kerap mendiskreditkan virus corona hingga akhirnya jutaan orang AS terinfeksi dan ratusan ribu meninggal dunia.
Selain itu pandemi, Dahliah juga menyebut perang dagang dengan China. Isu itu mempengaruhi keputusan pemilih karena telah berdampak pada perekonomian di AS.
"Nah ini yang paling penting adalah Donald Trump ingin menghapus jaminan perlindungan bagi
pre-existing condition. Jadi Obamacare ini seperti kita BPJS ya," lanjut dia, merujuk pada Affordable Care Act (ACA) yang kerap disebut Obamacare.
Isu lainnya yang juga masih membuat situasi AS tegang adalah rasisme yang dipicu oleh kematian warga kulit hitam, George Floyd pada 15 Mei. Rasisme sendiri mempertajam isu-isu identitas di AS.
Selain itu, kebijakan imigrasi, khususnya mengenai pengungsi juga tampak jelas di antara kedua kubu, kata Dahliah.
"Yang paling penting (juga) isu mengenai hak reproduksi perempuan. Karena baik Republik maupun Demokrat sangat jelas perbedaannya," jelas Alumni University of Nottingham itu.
Partai Demokrat sendiri dikenal lebih terbuka dan memberikan warganya hak untuk menentukan keputusan perihal aborsi. Sementara bagi Partai Republik, itu merupakan kegiatan ilegal.
Lebih lanjut, kedua kubu juga memiliki perbedaan dalam pola pelayanan negara. Partai Republik lebih mengarah pada pemerintahan yang kecil sehingga pajak lebih murah. Sementara Partai Demokrat berusaha untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga pajak lebih mahal.
