Berita

Presiden Jokowi dan Gatot Nurmantyo/Net

Politik

Penangkapan Petinggi KAMI, Efek Kejut Jokowi Hingga Uji Nyali Gatot Nurmantyo

RABU, 14 OKTOBER 2020 | 10:52 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

Penangkapan terhadap Syahganda Nainggolan dan Jumhur Hidayat yang merupakan elit Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) hanyalah efek kejut dari rezim Joko Widodo hingga menguji nyali Presidiun KAMI Gatot Nurnamtyo.

Begitu pandangan ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane melihat penangkapan yang dilakukan oleh tim Direktorat Siber Bareskrim Polri terhadap petinggi KAMI.

Menurut Neta, ada tiga tujuan rezim Jokowi dengan menangkap petinggi KAMI itu. Pertama untuk mengalihkan konsentrasi buruh dalam melakukan aksi demo dan menolak UU Ciptaker. Kedua, memberi terapi kejut bagi KAMI dan jaringannya agar tidak melakukan aksi aksi yang "menjengkelkan" rezim Jokowi.


"Dan ketiga, menguji nyali Gatot Nurmantyo sebagai tokoh KAMI, apakah dia akan berjuang keras membebaskan Syahganda Cs atau tidak. Jika dia terus bermanuver bukan mustahil Gatot juga akan diciduk rejim, sama seperti rejim menciduk sejumlah purnawirawan di awal Jokowi berkuasa di periode kedua kekuasaannya sebagai Presiden," kata Neta dalam keteranganya, Rabu (14/10).

Dari catatan IPW, penangkapan terhadap aktivis di rezim Jokowi sudah lima kali terjadi. Dimana empat penangkapan terdahulu terhadap aktivis dengan tuduhan makar. Namun, Neta menyayangkan, dari penangkapan tersebut kasusnya tidak sampai ke pengadilan. Neta menduga penangkapan petinggi KAMI juga demikian hanya ditangkap namun tidak sampai diproses ke pengadilan. 

"Kasus Syahganda Cs setali tiga uang dengan kasus makar terdahulu. Artinya, semua itu tak lain hanya sekadar traphi kejut untuk para pengikut KAMI di tengah maraknya aksi demo buruh yang menolak UU Ciptaker yang kontroversial," tandas Neta.

Sebab, menurut Neta, tuduhan yang dialamatkan kepada Syahganda cs hanya ecek-ecek dan lemah lantaran sulit dibuktikan. Penagkapan petinggi KAMI, dinilai kental dengan nuansa politis yang tujuannya hanya mencegah aksi penolakan omnibus law UU Cipta Kerja semakin membesar

Populer

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Sony Sonjaya Dipaksa Setop Bicara saat Ungkap 26 Nama Diduga Terlibat Kasus MBG

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:07

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

KPK Didesak Panggil Zita Anjani Buntut Harta Meroket 1.000 Persen

Kamis, 18 Juni 2026 | 04:19

UPDATE

Usai Raup Dana Jumbo, Danantara Diminta Transparan Soal Penyaluran Investasi

Sabtu, 20 Juni 2026 | 18:13

SLA Lampaui Target, Helita jadi Andalan Baru Layanan Digital Tangsel

Sabtu, 20 Juni 2026 | 18:09

Garda Bangsa: Program Pemerintah Dirasakan Masyarakat, Harus Dikawal

Sabtu, 20 Juni 2026 | 17:37

TVRI Jelaskan Proses, Cakupan, dan Distribusi Hak Siar FIFA hingga 2027

Sabtu, 20 Juni 2026 | 17:06

AMMSI: Penyesuaian Operasional MBG Perkuat Efisiensi Anggaran dan Tata Kelola Program

Sabtu, 20 Juni 2026 | 17:00

Ace Hasan Dorong Alumni UIN Jakarta Terus Berkontribusi untuk Bangsa

Sabtu, 20 Juni 2026 | 16:24

Program 3 Juta Rumah Dipercepat, Pemerintah dan Danantara Bahas Meikarta hingga Inpres Baru

Sabtu, 20 Juni 2026 | 16:08

Tiga Besar Fortune Southeast Asia 500, Pertamina: Motivasi Perkuat Ketahanan Energi

Sabtu, 20 Juni 2026 | 16:03

Saham Intel Melesat Usai Pernyataan Trump

Sabtu, 20 Juni 2026 | 15:32

Polisi Ungkap Rekayasa Perampokan di Menteng, Pelaku Dendam ke Korban Sejak 2020

Sabtu, 20 Juni 2026 | 15:05

Selengkapnya