Berita

Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat, Andi Arief/Net

Politik

Andi Arief: Mahfud MD, Luhut, Dan BIN Harus Klarifikasi Fitnah Kepada Demokrat

RABU, 14 OKTOBER 2020 | 02:53 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Tudingan adanya aktor yang merencanakan kerusuhan dalam demo tolak omnibus law adlah hal serius yang harus dibuktikan.

Bukan tanpa alasan, klaim yang disampaikan oleh beberapa menteri Presiden Joko Widodo, seperti salah satunya Menko Polhukam yang menyebut kerusuhan demo omnibus law by design memantik spekulasi yang mengarah ke sejumlah elite.

Partai Demokrat menjadi salah satu yang terdampak. Belakangan, muncul tudingan tak berdasar yang mengarah kepada mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) hingga ketum saat ini, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).


Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat, Andi Arief bahkan secara tegas meminta kepada Menko Mahfud MD, hingga Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan untuk membeberkan secara gamblang sosok aktor yang dimaksud pemerintah.

Penjelasan secara gamblang  dinilai penting agar publik tak terus berspekulasi dan merugikan pihak-pihak yang justru tak terlibat.

"Kalau sampai tidak ada klarifikasi dari Pak Mahfud MD, Pak Airlangga, Pak Luhut, dan BIN atas tuduhan bahwa Pak SBY, AHY dan Demokrat yang difitnah di belakang demo besar ini, maka tidak ada jaminan ketegangan politik akan mereda," kata Andi Arief di akun Twitternya, Selasa (13/10).

Di sisi lain, SBY sendiri sudah angkat bicara mengenai tuduhan yang ditujukan kepada Demokrat. Presiden keenam RI ini mengaku menyesalkan adanya tuduhan tersebut.

Namun demikian, SBY menduga adanya tuduhan tersebut terjadi karena sikap kritis Fraksi Demokrat yang menolak pengesahan UU Cipta Kerja yang disampaikan dalam rapat Paripurna DPR RI bersama pemerintah pada Senin lalu (5/10).

"Mungkin juga ya ada kaitannya (dengan sikap Fraksi Demokrat menolak omnibus law)," kata SBY dalam akun YouTube pribadinya berjudul 'SBY Ngobrol Santai Perkembangan Terkini' dikutip Senin (12/10).

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Raksasa Telekomunikasi Ini Bakal Dibubarkan Danantara

Senin, 25 Mei 2026 | 08:33

PT PMM Keberatan 15 Kontainer Mineral Ekspor Dibongkar Aparat

Minggu, 24 Mei 2026 | 16:43

PT DSI Resmi jadi BUMN dan Siap Buka Rekrutmen

Senin, 25 Mei 2026 | 23:14

Pengacara Blueray Cargo Ragu Amplop Suap Kode 1 Diterima Dirjen Bea Cukai

Selasa, 26 Mei 2026 | 23:19

Keputusan Bisnis Dipidanakan, Nicko Widjaja Tulis Surat dari Rumah Tahanan

Jumat, 22 Mei 2026 | 17:34

UPDATE

Prabowo Ingin Tunjukkan RI Bukan Objek Perebutan Pengaruh Global

Senin, 01 Juni 2026 | 04:03

Blusukan Jokowi Sulit Naikkan Suara PSI, Apalagi Goyang PDIP

Senin, 01 Juni 2026 | 04:00

Delapan Gudang Kendaraan Bodong di Deli Serdang Digerebek, 135 Motor Disita

Senin, 01 Juni 2026 | 03:29

Kampung Rambutan Dipadati Penumpang Arus Balik Iduladha

Senin, 01 Juni 2026 | 03:19

Herdinata Tega Bunuh Temannya Gegara Handphone Diambil

Senin, 01 Juni 2026 | 03:09

Nilai TKA Siswa SD-SMP Jeblok, Program MBG Dipertanyakan

Senin, 01 Juni 2026 | 02:30

Diplomasi Pertahanan Indonesia Lebih Antisipatif terhadap Ancaman Global

Senin, 01 Juni 2026 | 02:25

Agustus 1945: Ketika Jakarta Kota Tanpa Tuan

Senin, 01 Juni 2026 | 02:14

Cegah Penyimpangan Seks, Yayasan Humaniora Nikahkan Pasangan Pemulung

Senin, 01 Juni 2026 | 01:47

46 Persen Anggota DPR Fraksi Gerindra Tak Patuh Lapor LHKPN

Senin, 01 Juni 2026 | 01:29

Selengkapnya