Berita

Wagub DKI, Ahmad Riza Patria, berharap Presiden Jokowi akan memberi kesempatan kepada Gubernur Anies untuk menyampaikan aspirasi massa yang berunjuk rasa menolak UU Cipta Kerja/Istimewa

Politik

Ariza Berharap Jokowi Beri Anies Kesempatan Bicara Soal Omnibus Law

SELASA, 13 OKTOBER 2020 | 17:50 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Dalam rapat bersama dengan Presiden Joko Widodo dan seluruh pimpinan daerah pada Jumat lalu (9/10) secara virtual, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku tidak diberi kesempatan untuk menyampaikan aspirasi massa pengunjuk rasa yang menolak omnibus law UU Cipta Kerja.

Terkait hal ini, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menduga tidak diberikannya kesempatan kepada Anies untuk bicara lantaran waktu yang terbatas.

"Kemarin dalam rapat dengan pemerintah pusat memang ada dialog dan beberapa mendapat kesempatan. Kami juga menunggu untuk mendapat kesempatan, namun karena waktu dan lain hal mungkin, sehingga belum dapat kesempatan menyampaikan pendapat dan masukan," ujarnya di Balaikota DKI Jakarta, Selasa (13/10).


Pria yang karib disapa Ariza itu pun berharap, pada rapat selanjutnya, Gubernur Anies dapat menyampaikan aspirasi massa terkait omnibus law UU Cipta Kerja.

"Mudah-mudahan nanti di dalam rapat berikutnya saya kira seperti rapat sebelumnya, biasanya DKI dapat kesempatan pertama atau terakhir. Jadi pada rapat berikutnya kita akan sampaikan apa yang mungkin belum sempat disampaikan," jelas Ariza.

Dalam pertemuan yang berdurasi satu jam tersebut, Jokowi meminta para gubernur membantu pemerintah pusat menjelaskan UU Cipta Kerja kepada masyarakat di wilayahnya.

Dalam kesempatan tersebut, Jokowi hanya memberikan kesempatan bicara kepada 5 gubernur. Yakni Gubernur Lampung Arinaldi Djunaidi, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah, dan Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji.

Sedangkan Anies yang wilayahnya menjadi tempat demonstrasi besar dan berakhir dengan bentrokan justru tidak mendapat kesempatan bicara.

Populer

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

Janggal, Purbaya Dipecat Setelah Mencopot Ratusan Pejabat Kemenkeu

Senin, 14 September 2026 | 21:57

UPDATE

Bandit Keuangan Terorganisir

Minggu, 20 September 2026 | 00:02

Perjuangkan Hak Retaker, Willy Aditya: Republik Berdiri dari Tangan Dokter

Sabtu, 19 September 2026 | 23:58

Kemenkeu Tahan SAL Rp200 Triliun di Bank Hingga Juli 2027

Sabtu, 19 September 2026 | 23:32

KSAD Siapkan Helikopter Mi-35M Buatan Rusia untuk Misi Kemanusiaan di Papua

Sabtu, 19 September 2026 | 23:21

Disorot Publik, Nusron Wahid Ternyata Sudah Mundur dari Pengurus Golkar

Sabtu, 19 September 2026 | 22:47

Sektor Pariwisata RI Stagnan, Indonesia Kalah Cepat dari Vietnam

Sabtu, 19 September 2026 | 22:34

Kopasgat dan Satgas Habema Tangkap Pentolan OPM Abdon Kisamdu

Sabtu, 19 September 2026 | 21:56

PP IPA Dukung Prabowo Gratiskan Biaya Pendidikan SD hingga Universitas Negeri

Sabtu, 19 September 2026 | 21:37

Selebgram Jule Tak Jadi Tersangka Meski Konsumsi Etomidate, Ini Penjelasan Polisi

Sabtu, 19 September 2026 | 21:31

Bongkar Praktik Shadow Economy WNA di Bali, Hotel Lokal Terancam Kalah Saing

Sabtu, 19 September 2026 | 20:31

Selengkapnya