Berita

Ilustrasi Pasien Covid-19

Kesehatan

Pemerintah Libatkan 11 Ribu Puskemas Untuk Penyuntikan Vaksin Covid-19

SENIN, 12 OKTOBER 2020 | 18:36 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Proses penyuntikan vaksin Covid-19 yang direncanakan berlangsung mulai awal tahun depan bakal melibatkan 11 Ribu Puskesmas.

Ketua Komite Kebijakan Pengendalian Covid-19 dan Pemulihan Ekomi Nasional, Airlangga Hartarto, mengatakan belasan ribu puskesmas tersebut akan menyuntikkan 160 juta masyarakat.

"Totalnya ada 160 juta (masyarakat). Berdasarkan vaksin yang ada perlu dua dosis, yaitu 320 juta," ujar Airlangga dalam acara Talkshow virtual yang disiarkan BNPB, Senin (12/9).


Nantinya, tekhnis penyuntikan vaksin akan dilangsungkan secara bertahap. Di mana, untuk mempercepatnya dilibatkan belasan ribu puskesmas tersebut.

"Dan memang tidak semuanya sekaligus, tapi bertahap. Jadi kita bayangkan kalau kita melakukan penyuntikkan sebanyak 1 juta per hari, 1 tahun sekitar 260 juta, dan kita melibatkan 11 ribu puskesmas. Satu puskesmas minimal 100 kali suntikan," terangnya.

Ketua Umum Partai Golkar itu menambahkan, proses penyuntikan vaksin terlebih dahulu dberikan kepada garda terdepan penangaan Covid-19 seperti tenaga medis, para medis, pelayan kesehatan TNI dan Polri, serta aparat hukum sejumlah 3,5 juta jiwa.

Kemudian selain itu, vaksin akan disuntikan kepada tokoh masyarakat, tokoh agama, perangkat daerah yang jumlahnya 5 juta orang; tenaga pendidik PAUD, TK, SD, SMP, dosen perguruan tinggi  4,3 juta orang.

Setelah itu, aparat pemerintah pusat dan daerah, legislatif sebanyak 2,3 juta orang, dan penerima bantuan pembayaran iuran BPJS yang jumlahnya sebanyak 96 juta orang, yang juga bakal mendapat giliran selanjutnya.

"Terhadap kebutuhan itu, pemerintah sedang membuat MoU (Master of Understanding) atau pengikatan untuk jumlah tersebut," demikian Airlangga Hartarto.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

UPDATE

Jawab Tantangan Digital, Bawaslu Jadikan Kampus Laboratorium Demokrasi

Kamis, 01 Oktober 2026 | 05:54

DPD Ungkap Pola Investor ‘Berjudi’ Properti di Bali, Beli Aset Lalu Jual Lagi

Kamis, 01 Oktober 2026 | 05:24

Denny Indrayana Cs Debat Sengit dengan KPU soal Verifikasi Data Calon

Kamis, 01 Oktober 2026 | 04:50

Nakhoda KM Virgo Transport 8 Langsung Ditahan Penyidik

Kamis, 01 Oktober 2026 | 04:20

Digagas di Era Purbaya, Wacana Insentif Motor Listrik Masih Belum Jelas

Kamis, 01 Oktober 2026 | 03:59

Saksi Denny Indrayana Ungkap Tak Ada Bahasa Verifikasi Faktual Dokumen Capres-cawapres

Kamis, 01 Oktober 2026 | 03:34

Sjafrie Sematkan Tanda Kehormatan ke Tentara Jepang yang Bantu Atasi Karhutla

Kamis, 01 Oktober 2026 | 03:09

Kader PDIP Berpotensi Jabat Wapres Jika Gibran Didiskualifikasi

Kamis, 01 Oktober 2026 | 02:55

TNI Hormati Kejagung Imbas Penetapan Kolonel Budi Tersangka Korupsi MBG

Kamis, 01 Oktober 2026 | 02:42

Kemenperin Dukung Impor KRL Bekas dari Jepang, Ini Alasannya

Kamis, 01 Oktober 2026 | 02:18

Selengkapnya