Berita

Sekjen DPR RI Indra Iskandar/Net

Politik

Belum Diserahkan Ke Presiden, Naskah Asli Omnibus Law UU Ciptaker 1035 Halaman

SENIN, 12 OKTOBER 2020 | 15:34 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Kesetjenan DPR RI memastikan naskah asli Omnibus Law UU Cipta Kerja (Ciptaker) adalah naskah yang 1035 halaman. Saat ini, naskah asli itu masih tahap finalisasi di DPR RI alias belum diserahkan ke Presiden.

"Itu yang dibahas terakhir yang 1035 (halaman). Belum (diserahkan ke Presiden). Nanti, siang ini masih mau difinalkan dulu," kaya Sekjen DPR RI Indra Iskandar kepada wartawan, Senin (12/10).

Indra mengatakan, alasan naskah Omnibus Law Ciptaker belum diserahkan ke Presiden meskipun terhitung seminggu pasca pengesahan di Rapat Paripurna DPR RI pada Senin (5/10) pekan lalu karena masih tahap finalisasi dan kesalaham ketik.


"Mau difinalkan dulu. Itu yang terakhir dibahas sampai kemarin. Typo dan format. Kan format dirapikan kan jadinya spasi-spasinya kedorong semuanya halamannya," kata Indra Iskandar.

Indra menambahkan, naskah UU Ciptaker yang telah beredar jumlahnya 905 halaman dan teranyar beredar hanya basis Paripura. Sebab, saat itu belum dirapihkan karena banyak spasi dalam kepenulisan.  

"Itu kan (versi 905 halaman) yang paripurna basisnya itu, tapi itu kan formatnya masih format belum dirapikan. Setelah dirapikan spasinya, redaksinya segala macam itu yg disampaikan Pak Aziz Syamsuddin itu (maksudnya yang 1035 halaman). Kemarin kan spasinya kan belum rata semua, hurufnya segala macam, nah sekarang sudah dirapikan," tutupnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

UPDATE

Setengah Logistik Indonesia Bertumpu di Tanjung Priok

Selasa, 14 April 2026 | 05:58

Dana asing ke NGO Rawan jadi Alat Kepentingan Global

Selasa, 14 April 2026 | 05:46

Mantan Pj Bupati Tapteng Jabat Kajati Sultra

Selasa, 14 April 2026 | 05:23

BGN Luruskan Info Beredar soal Pengadaan Barang Operasional MBG

Selasa, 14 April 2026 | 04:59

Ke Mana Arah KDKMP?

Selasa, 14 April 2026 | 04:30

Anak Asuh Kurniawan DY Sukses Bungkam Timor Leste 4-0

Selasa, 14 April 2026 | 04:15

Komisi XIII DPR: LPSK Resmi jadi Lembaga Negara

Selasa, 14 April 2026 | 03:53

Pentagon Ungkap Isi Pertemuan Menhan RI dan Menteri Perang AS soal Kemitraan

Selasa, 14 April 2026 | 03:35

Ganggu Iklim Usaha, Wacana Penghentian Restitusi Pajak Perlu Ditinjau Kembali

Selasa, 14 April 2026 | 03:15

Mantan Dirdik Jampidsus Kejagung Jabat Kajati Jatim, Ini Profilnya

Selasa, 14 April 2026 | 02:45

Selengkapnya