Berita

Guru Besar Bidang Politik dan Keamanan Universitas Padjajaran (Unpad), Profesor Muradi/RMOL

Pertahanan

Jika Tidak Memenuhi Kebutuhan, Indonesia Perlu Pertimbangkan Pembatalan Proyek KFX/IFX

SENIN, 12 OKTOBER 2020 | 15:06 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Proyek bersama antara Indonesia dan Korea Selatan terkait jet tempur Korea Fighter Xperiment/Indonesia Fighter Xperiment (KFX/IFX) perlu dipertimbangkan untuk dibatalkan jika memang tidak memenuhi kebutuhan dan tidak nyaman dengan kerja sama yang dibuat.

Begitu yang disampaikan oleh Guru Besar Bidang Politik dan Keamanan Universitas Padjajaran (Unpad), Profesor Muradi dalam diskusi virtual RMOL World View bertajuk "Persimpangan Jalan Proyek Persahabatan Jet Tempur KFX/IFX" pada Senin (12/10).

Prof Muradi menyampaikan, ada beberapa alasan yang membuat Indonesia dapat membatalkan proyek pengembangan yang disepakati pada era Susilo Bambang Yudhoyono tersebut.


"Pertama tidak menguntungkan... Kalau boleh milih, saya akan ambil teknologi yang lebih baik, lebih murah," ujar Prof Muradi.

Selanjutnya, menurut Prof Muradi, Korea Selatan tampak "rewel" dengan terus mendesak Indonesia.

Selain itu, dalam kerja sama tersebut, Indonesia terbebani untuk ikut memasarkan KFX/IFX yang baru dirilis pada 2026. Pasalnya, dengan generasi 4.5, akan sulit untuk menjual produk tersebut yang saat ini pun sudah memiliki teknologi generasi 5.0.

"Itu yang akan jadi beban Indonesia, karena produknya tidak lagi marketable," sambungnya.

Terlebih, teknologi yang dimiliki oleh Korea Selatan sendiri berasal dari Amerika Serikat. Sehingga ada beberapa hal yang tidak diberikan oleh Korea Selatan dalam kerangka kerja sama transfer of technology (ToT).

Menurut Prof Muradi, jika Indonesia sudah tidak nyaman dengan kerja sama proyek KFX/IFX tersebut, maka hasilnya pun tidak akan maksimal. Sehingga, pemerintah perlu mempertimbangkan pembatalan proyek tersebut.

"Kalau orang sudah tidak nyaman, ya hasilnya tidak nyaman. Sebagai pembeli, yang penting kebutuhan," tandasnya.

Populer

Dicurigai Ada Peran Mossad di Balik Pengalihan Tahanan Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 01:38

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

TNI Tegas dalam Kasus Andrie Yunus, Beda dengan Polri

Sabtu, 21 Maret 2026 | 05:03

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

Polisi Diminta Profesional Tangani Kasus VCS Bupati Lima Puluh Kota

Jumat, 20 Maret 2026 | 00:50

Pertemuan Megawati-Prabowo Menjungkirbalikkan Banyak Prediksi

Sabtu, 21 Maret 2026 | 04:12

Kubu Jokowi Bergerak Senyap untuk Jatuhkan Prabowo

Rabu, 25 Maret 2026 | 06:15

UPDATE

Pasar Jaya Minta Maaf soal Gunungan Sampah di Pasar Induk Kramat Jati

Minggu, 29 Maret 2026 | 00:01

BRIN Gandeng UAG University Kolaborasi Perkuat Talenta Peneliti Indonesia

Sabtu, 28 Maret 2026 | 23:40

Masyarakat Apresiasi Bazar dan Hiburan Rakyat di Monas

Sabtu, 28 Maret 2026 | 23:30

Menata Ulang Skema Konsesi Bandara

Sabtu, 28 Maret 2026 | 23:00

Tak Bisa Asal Gugat, Sengketa Partai Harus Selesai di Internal Dulu

Sabtu, 28 Maret 2026 | 22:41

Peradilan Militer Punya Legitimasi dan Tak Bisa Dipisahkan dari Sistem

Sabtu, 28 Maret 2026 | 22:21

Pasar Murah di Monas, Pemerintah Salurkan Ratusan Ribu Paket Sembako

Sabtu, 28 Maret 2026 | 22:05

Juara Hafalan Al-Quran di Lybia, Pratu Nawawi Terima Kenaikan Pangkat

Sabtu, 28 Maret 2026 | 21:41

Rudal Israel Hantam Mobil Pers, Fatima Ftouni Jurnalis Al Mayadeen Gugur

Sabtu, 28 Maret 2026 | 21:37

DPR Optimistis Diplomasi Pemerintah Amankan Kapal Pertamina di Selat Hormuz

Sabtu, 28 Maret 2026 | 21:17

Selengkapnya