PP Muhammadiyah Tegaskan Tidak Akan Ikut Aksi Sejumlah Ormas Islam Besok

Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menegaskan tidak ada kaitan sama sekali dengan gerakan aksi massa yang akan dilakukan oleh sejumlah organisasi Islam pada Selasa besok (13/10).

Penegasan itu disampaikan Sekretaris Umum (Sekum) PP Muhammadiyah, Profesor Abdul Mu'ti, dalam keterangannya yang diterima Kantor Berita Politik RMOL, Senin (12/10).

"Muhammadiyah tidak ada hubungan dan tidak akan ikut dalam aksi yang akan dilaksanakan oleh sejumlah organisasi Islam pada Selasa (13/10)," tegas Abdul Mu'ti.

PP Muhammadiyah, kata Abdul Mu'ti, masih lebih fokus pada upaya penanganan pandemi Covid-19 juga dampaknya terhadap pendidikan, ekonomi, dan kesehatan masyarakat secara luas.

Lagipula, dalam situasi saat ini, aksi demonstrasi lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya.

"Sebaiknya semua pihak bisa menahan diri untuk tidak melakukan kegiatan yang melibatkan massa dalam jumlah besar, termasuk demonstrasi. Aksi demonstrasi lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya," ucap Abdul Mu'ti.

"Dalam Islam diajarkan agar meninggalkan perbuatan yang lebih banyak mengandung mudharat dibandingkan manfaat. Dalam hukum Islam hal yang sangat mendesak (aham) harus lebih diprioritaskan di atas hal yang penting (muhim)," sambungnya.

Kendati demikian, PP Muhammadiyah menghormati masyarakat yang tetap akan demonstrasi. Sebab, menyampaikan pendapat secara lisan dan tulisan adalah hak warga negara yang dijamin oleh UUD.

Karena itu, lanjutnya, bagi masyarakat yang berdemonstrasi hendaknya mematuhi undang-undang, tertib, dan menghindari kekerasan (vandalisme). Kemudian, aparatur keamanan hendaknya memaksimalkan pendekatan persuasif dan humanis agar tidak terjadi bentrok dengan masyarakat.

"Muhammadiyah akan tetap bersikap kritis kepada kebijakan Pemerintah yang bertentangan dengan hukum dan perundangan-undangan, terutama yang bertentangan dengan Islam dan merugikan umat Islam," jelas Abdul Mu'ti.

"Akan tetapi, Muhammadiyah tidak akan melengserkan Pemerintahan yang sah. Resikonya terlalu besar bagi rakyat dan masa depan bangsa," tandasnya.