Berita

Halte Transjakarta dibakar anarko di tengah aksi tolak Omnubus Law UU Cipta Kerja/Net

Politik

Agung Eka Dharma: Aksi 8 Oktober Didompleng 'Oknum-oknum' Berlandaskan Syahwat Politik

MINGGU, 11 OKTOBER 2020 | 18:48 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Gelombang massa yang menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja di berbagai daerah di Indonesia dinilai di dompleng oleh oknum aktor politik berlandaskan syahwat politik.

Begitu yang disampaikan oleh Sekjen LPPC19-PEN, Agung Eka Dharma yang mengaku tidak percaya bahwa aksi yang berlangsung hampir sepekan ini murni dari suara hati para buruh.

"Puncak demonstrasi yang dilakukan oleh para buruh, mahasiswa dan pelajar pada tanggal 8 Oktober 2020 sebagai aksi yang bukan murni dari suara hati para buruh, melainkan didompleng syahwat politik 'oknum-oknum' aktor politik yang mendompleng untuk pencitraan Pilpres 2024," ujar Agung Eka Dharma melalui siaran pers yang diterima Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (11/10).


Dharma pun mengaku menyayangkan adanya konten narasi isi UU Cipta kerja yang berisi keterangan menjerumuskan yang sengaja diproduksi oleh para buzzer yang akhirnya menimbulkan gesekan di tengah masyarakat.

"UU Ciptaker bukan drama politik untuk menjadikannya isu yang akhirnya mengadu domba pemerintah dengan warga negaranya. Kedewasaan berpolitik menjadi kunci bagi para bangsawan politik negeri ini," pungkasnya.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Cegah Penimbunan BBM

Jumat, 05 Desember 2025 | 02:00

Polri Kerahkan Kapal Wisanggeni 8005 ke Aceh

Jumat, 05 Desember 2025 | 03:03

Pesawat Perintis Bawa BBM

Jumat, 05 Desember 2025 | 05:02

UPDATE

Denny Indrayana Ingatkan Konsekuensi Putusan MKMK dalam Kasus Arsul Sani

Selasa, 16 Desember 2025 | 01:30

HAPPI Dorong Regulasi Sempadan Pantai Naik Jadi PP

Selasa, 16 Desember 2025 | 01:22

Pembentukan Raperda Penyelenggaraan Pasar Libatkan Masyarakat

Selasa, 16 Desember 2025 | 01:04

Ijazah Asli Jokowi Sama seperti Postingan Dian Sandi

Selasa, 16 Desember 2025 | 00:38

Inovasi Jadi Kunci Hadapi Masalah Narkoba

Selasa, 16 Desember 2025 | 00:12

DPR: Jangan Kasih Ruang Pelaku Ujaran Kebencian!

Selasa, 16 Desember 2025 | 00:06

Korban Meninggal Banjir Sumatera Jadi 1.030 Jiwa, 206 Hilang

Senin, 15 Desember 2025 | 23:34

Bencana Sumatera, Telaah Konstitusi dan Sustainability

Senin, 15 Desember 2025 | 23:34

PB HMI Tegaskan Putusan PTUN terkait Suhartoyo Wajib Ditaati

Senin, 15 Desember 2025 | 23:10

Yaqut Cholil Masih Saja Diagendakan Diperiksa KPK

Senin, 15 Desember 2025 | 23:07

Selengkapnya