Berita

Wakil Ketua MPR RI Fraksi PPP, Arsul Sani/RMOL

Politik

Kritisi Pernyataan BIN, Wakil Ketua MPR: Jubir BIN Jangan Berposisi Seperti Kadiv Humas Polri

SABTU, 10 OKTOBER 2020 | 19:20 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pernyataan Jurubicara Badan Intilejen Negara (BIN), Wawan Purwanto, yang menyebut sudah mengantongi aktor intelektual alias 'dalang' demonstrasi tolak Omnibus Law UU Cipta Kerja (Ciptaker) yang berujung ricuh Kamis (8/10) justru menuai kritik dari sebagian pihak.

Wakil Ketua MPR RI Fraksi PPP, Arsul Sani menilai, tidak seharusnya kerja-kerja intelijen disampaikan di ruang publik. Termasuk menyebut informasi terkait dalang demo tolak UU Ciptaker di hadapan publik. 

"Menurut saya, meskipun BIN punya kewenangan untuk melakukan kegiatan pengumpulan data, maka sebaiknya Jurubicara BIN jangan berposisi seperti Kadiv Humas Polri yang mengupdate publik tentang hasil penyelidikan satu masalah," ujar Arsul Sani berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu di Jakarta, Sabtu (10/10).


"Bukankah kerja-kerja intelijen itu seharusnya tertutup dan tidak perlu publik diinfokan tentang apa yang telah, sedang, dan akan dikerjakan atau didalaminya?" imbuhnya.

Menurut Penasihat Fraksi PPP DPR RI ini, BIN selaku "telinga" Presiden tidak semestinya menjelaskan secara terperinci kepada masyarakat terkait informasi rahasia sekecil apapun. Sebab, UU Intelijen Negara tidak mewajibkan BIN harus transparan.

"Apalagi setelah keluarnya Perpres yang menetapkan bahwa satu-satunya pengguna (user) data BIN adalah Presiden," tegas Arsul Sani.

"Karenanya menjadi anomali kalau Jubir BIN bicara hasil kerja lembaganya di ruang publik," imbuh dia.

Diberitakan sebelumnya, pihak BIN mengaku telah mengantongi aktor intelektual dalam aksi demontrasi yang berujung anarkis menolak UU Cipta Kerja.

Kini, institusi yang menjadi mata dan telinga Presiden itu tengah mengumpulkan bukti-bukti, sehingga dapat dibawa ke ranah hukum untuk menjerat sang aktor.

"Kalau itu sudah (dalang). Hanya sekarang kan persoalannya harus tahu landasan hukumnya. Kalau misalnya dibawa ke persidangan kan itu harus ada suatu korelasi dari bukti-bukti yang ada," kata Jurubicara BIN, Wawan Purwanto, dalam sebuah program acara TV, Sabtu (10/10).

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Sony Sonjaya Dipaksa Setop Bicara saat Ungkap 26 Nama Diduga Terlibat Kasus MBG

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:07

26 Nama Besar dari Sony Sonjaya di Korupsi MBG Dicatat Rapi

Rabu, 17 Juni 2026 | 03:11

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Tiket Jakarta Fair Tidak Ramah Kantong Rakyat Berpenghasilan Rendah

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:21

UPDATE

Penumpang Melonjak di Libur Sekolah, Whoosh Hadirkan Promo Wisata

Sabtu, 27 Juni 2026 | 19:57

Razman Dieksekusi

Sabtu, 27 Juni 2026 | 19:29

Purbaya Bantah Restitusi Pajak Ditahan, Tuding Ada Permainan Oknum DJP

Sabtu, 27 Juni 2026 | 18:51

Dari Kandang ke Kanopi Hutan: Tiga Orangutan Hasil Rehabilitasi Kembali ke Alam Liar

Sabtu, 27 Juni 2026 | 18:45

Perjalanan Tengkar KH Miftachul Akhyar

Sabtu, 27 Juni 2026 | 17:52

Punya Integritas, Zulhas Lantik Uya Kuya Pimpin PAN Jakarta

Sabtu, 27 Juni 2026 | 17:34

Terus Meningkat, Mayoritas Publik Tak Puas Kinerja Wapres Gibran

Sabtu, 27 Juni 2026 | 17:22

Dikuasai Gaya Hidup, Pasar Indonesia Diincar Asing

Sabtu, 27 Juni 2026 | 16:41

Polisi Tangkap Perantara Jual Beli Sabu 1 Kg di Pasar Baru

Sabtu, 27 Juni 2026 | 16:29

JK Resmikan Pembangunan Masjid Hajjah Yuliana Bekas Kantor Polisi di Melbourne

Sabtu, 27 Juni 2026 | 16:00

Selengkapnya