Berita

Ilustrasi karantina/Net

Politik

Klaster Demo Tolak UU Ciptaker Bakal Memperparah Kondisi Covid-19, Pemerintah Diminta Karantina Wilayah

JUMAT, 09 OKTOBER 2020 | 12:08 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Munculnya klaster penularan baru Covid-19 akibat aksi demonstrasi tolak omnibus law UU Cipta Kerja, dikhawatirkan para tenaga medis memperparah kondisi pandemi di dalam negeri.

Dokter dari Universitas Islam Bandung (Unisba), Fajar Awalia Yulianto mengatakan, potensi penularan dikala aksi demonstrasi berlangsung sangat tinggi.

"Apalagi saat ada pembubaran demonstrasi. Itu diberikan gas air mata, ditembakkan, kemudian orang-orang membuka maskernya karena merasa tercekik begitu, hidungnya berair, batuk-batuk," ujar Fajar dalam siaran RRI, Jumat (9/10).

Gas air mata yang sifatnya iritan, terang Fajar, membuat demonstran mengeluarkan lebih banyak cairan dari saluran nafas, hidung, tenggorokan, hingga air mata. Akibatnya, masaa aksi batuk-batuk dan mengeluarkan banyak droplet yang bisa menyebarkan virus.

"Kemungkinannya besar ya. Karena salah satu penyebab dari penyakit menular menjadi wabah karena adanya wabah. Apalagi sekarang ini orang merapat ya, di semua daerah di Indonesia melakukan aksi demonstrasi. Dan ini akan jadi masalah nanti," ungkapnya.

Maka dari itu, Pakar Epidemiologi ini meminta pemerintah membatasi aktivitas berkerumun masyarakat untuk menekan potensi lonjakan kasus positif Covid-19.

Cara yang paling efektif menurutnya adalah melakukan karantina wilayah, sebagai bentuk intervensi yang serius untuk memperbaiki kondisi Covid-19 yanh setiap harinya masih terus bertambah tinggi.

"Masalahnya kan kita enggak ada intervensi serius. Kita kan masih berkutat dengan istilah PSBB, jadi kita jangan pernah melihat puncak kalau tidak ada effort maksimum untuk mencegah kasus baru. Bagaimana mencegahnya? Ya jangan boleh ada kerumunan, keramaian seperti itu (aksi demonstrasi)," katanya.

"Kalau kita lihat dari semua negara yang sekarang lagi second wave, berarti first wavenya kan sempat turun, itu semua melakukan intervensi yang maksimal. India saja bisa melakukan intervensi 3 bulan, dengan jumlah penduduk yang 1,3 miliar. Kita 260 juta tidak bisa mengerem?," demikian Fajar Awalia Yulianto.

Populer

Kapalnya Berkeliaran Di Selat Sunda, China Paham Indonesia Tidak Bersungguh-sungguh Memilih Kedaulatan

Minggu, 17 Januari 2021 | 12:16

Beda Signifikan, Mantu Jokowi Habiskan Dana Kampanye Hingga Rp 15 Miliar, Lawannya Rp 1 Miliar

Senin, 18 Januari 2021 | 12:46

Jokowi Belum Tentu Disuntik Sinovac, Haris Rusly Moti: Masa Sih Begitu?

Kamis, 14 Januari 2021 | 01:17

Sujiwo Tejo Minta Mahfud MD Perintahkan Listyo Sigit Larang Istilah "Kadrun" Dan "Cebong"

Kamis, 21 Januari 2021 | 11:18

Peran Maruf Amin Di Pemerintahan Minim, Sinyal Indonesia Tidak Butuh Posisi Wapres

Jumat, 22 Januari 2021 | 05:11

Diperiksa Kasus Bansos Hingga Jam 10 Malam, Ini Yang Disampaikan Daning Saraswati

Selasa, 19 Januari 2021 | 23:19

Korupsi Paling Brutal Di Muka Bumi, Adhie Massardi Usul Juliari Dihukum Suntik Mati

Jumat, 22 Januari 2021 | 01:18

UPDATE

Kecam Aksi Ambroncius, Relawan Jokowi: Ini Tidak Beradab Dan Bisa Mengundang Perpecahan

Minggu, 24 Januari 2021 | 11:58

Afghanistan Sambut Keputusan AS Untuk Tinjau Kesepakatan Dengan Taliban

Minggu, 24 Januari 2021 | 11:46

Temuan PPATK Tanda FPI Dapat Kepercayaan Dunia

Minggu, 24 Januari 2021 | 11:40

Cairkan Hubungan, PM Boris Johnson Sebar Pujian Untuk Joe Biden

Minggu, 24 Januari 2021 | 11:24

Jadi Calon Tunggal, Azis Syamsuddin Resmi Terpilih Ketua Umum Ika Usakti

Minggu, 24 Januari 2021 | 11:19

Rizal Ramli: Pemimpin Yang Kehilangan Kepercayaan Sulit Bawa Bangsanya Keluar Dari Krisis

Minggu, 24 Januari 2021 | 10:58

Langit Taiwan 'Digempur' Delapan Bomber Dan Empat Jet Tempur China

Minggu, 24 Januari 2021 | 10:54

Kemungkinan Jadi Penyebab Jatuhnya Sriwijaya Air, Masalah Auto-Throttle Sudah Banyak Terjadi

Minggu, 24 Januari 2021 | 10:35

Belum Sebulan Menjabat, Kabid Propam Polda NTB Langsung Gelar Operasi Gaktibplin

Minggu, 24 Januari 2021 | 10:25

Madam Bansos, Anak Pak Lurah, Dan Monyet Koruptor

Minggu, 24 Januari 2021 | 10:11

Selengkapnya