Berita

Sidang perdana kasus pemerasan agen TKA di Pengadilan Tipikor Jakarta. (Foto: Dok. Pribadi)

Hukum

8 Mantan Pejabat Kemnaker Didakwa Peras Agen TKA Sampai Rp135 Miliar

JUMAT, 12 DESEMBER 2025 | 17:14 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Sebanyak delapan orang mantan pejabat di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) didakwa melakukan pemerasan dalam pengurusan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) hingga mencapai Rp135,29 miliar.

"Telah menyalahgunakan kekuasaan dalam pengesahan RPTKA, memaksa para pemberi kerja atau agen perusahaan pengurusan izin RPTKA," kata salah satu Jaksa KPK membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat, 12 Desember 2025.

Delapan terdakwa adalah Kepala Subdirektorat Maritim dan Pertanian Direktorat Jenderal Binapenta dan PKK tahun 2019-2021 sekaligus PPK PPTKA tahun 2019-2024 serta Koordinator Bidang Analisis dan Pengendalian TKA Direktorat PPTKA Kemnaker tahun 2021-2025, Gatot Widiartono.


Staf Direktorat PPTKA pada Ditjen Binapenta dan PKK Kemnaker tahun 2019-2024, Putri Citra Wahyoe, Jamal Shodiqin, dan Alfa Eshad; Dirjen Binapenta dan PPK Kemnaker tahun 2020-2023, Suhartono; Direktur PPTKA 2019-2024 yang diangkat sebagai Dirjen Binapenta 2024-2025, Haryanto.

Kemudian Direktur PPTKA 2017-2019, Wisnu Pramono; dan Koordinator Uji Kelayakan Pengesahan PPTKA tahun 2020-Juli 2024 yang diangkat menjadi Direktur PPTKA 2024-2025, Devi Angraeni.

Jaksa membeberkan masing-masing para terdakwa menerima uang dengan nominal berbeda terkait dugaan pemerasan tersebut. Suhartono menerima Rp460 juta sejak 2020-2023, Haryanto sebesar Rp84,7 miliar dan satu unit mobil Innova Reborn dengan nopol B 1354 HKY sejak 2018-2025.

Kemudian Wisnu Pramono sebesar Rp25,1 miliar dan satu unit motor Vespa Primavera nopol B 4880 BUQ sejak 2017-2019, Devi Angraeni sebesar Rp3,25 miliar sejak 2017-2025, Gatot Widiartono sebesar Rp9,47 miliar sejak 2018-2025.

Putri Citra Wahyoe menerima sebesar Rp6,39 miliar selama tahun 2017-2025, Alfa Eshad sebesar Rp5,23 miliar selama 2017-2025, dan Jamal Shodiqin sebesar Rp551,1 juta selama 2017-2025.

Jaksa menyebut uang tersebut berasal dari para agen TKA, baik secara individu maupun perusahaan agen tenaga kerja. Seluruhnya sejumlah Rp135,29 miliar.

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Bukti cuma Sarjana Muda, Kok Jokowi Bergelar Sarjana Penuh

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:00

RH Singgung Perang Bubat di Balik Sowan Eggi–Damai ke Jokowi

Jumat, 09 Januari 2026 | 20:51

UPDATE

SETARA Institute: Libatkan TNI Berantas Terorisme, Supremasi Sipil Terancam

Senin, 19 Januari 2026 | 16:15

KPK Amankan Uang Ratusan Juta saat OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 16:11

Kemenkum Harus Aktif Awasi Transisi KUHP

Senin, 19 Januari 2026 | 16:07

KPK Benarkan Tangkap Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 16:01

Noel Cs Didakwa Terima Rp6,52 Miliar Hasil Pemerasan Sertifikasi K3

Senin, 19 Januari 2026 | 15:54

Ada Peluang Revisi UU Pemilu Pakai Metode Omnibus

Senin, 19 Januari 2026 | 15:46

Jangan Batasi Ruang Belajar dan Kerja Diaspora

Senin, 19 Januari 2026 | 15:40

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Penundaan Revisi UU Pilkada Bisa Picu Persoalan Baru

Senin, 19 Januari 2026 | 15:19

Pembahasan Revisi UU Pemilu Dibagi Dua Tahapan

Senin, 19 Januari 2026 | 15:19

Selengkapnya