Kemenko PM Kawal Implementasi Sekolah Rakyat di Semarang untuk Tekan Kemiskinan Ekstrem

Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) mengambil peran sentral dalam mengkoordinasikan pelaksanaan program Sekolah Rakyat. 

Program ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, yang menegaskan pentingnya sinergi antar kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk mencapai target-target pembangunan sosial yang berkelanjutan.

Sebagai bagian dari upaya koordinasi dan evaluasi, Kemenko PM menyelenggarakan kunjungan lapangan ke Sekolah Rakyat Terintegrasi 45 Kota Semarang. Kunjungan ini berlangsung pada hari Jumat, 12 Desember 2025.

Kegiatan dihadiri Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Daerah Tertentu, Prof. Rer. Nat Abdul Haris, Asisten Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Daerah Tertinggal, Asisten Deputi pemberdayaan masyarakat daerah tertentu, serta Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah dan Dinas Sosial Kota Semarang.

“Kami sangat mengapresiasi dukungan dan keterlibatan aktif berbagai pihak, dari kementerian/lembaga serta pemerintah daerah dalam menjalankan program ini. Sinergi yang kuat menjadi kunci utama untuk mencapai target pengentasan kemiskinan ekstrem secara efektif dan berkelanjutan,” ujar Prof. Haris.

Kunjungan lapangan dilakukan untuk mengecek fasilitas sekolah, kesiapan siswa dan siswi, kesehatan siswa, serta fasilitas kegiatan belajar lainnya yang menunjang keberhasilan program ini. Hal ini penting untuk memastikan bahwa program berjalan optimal dan memberikan dampak yang signifikan bagi peserta didik dan masyarakat sekitar.

Sekolah Rakyat Terintegrasi 45 Kota semarang yg tediri dari tingkat SD dan SMA yang total menjadi 4 rombel, Siswa SD terdiri dari  43 siswa/siswi dan SMA terdiri dari 46 siswa/siswi yang awalnya masing masing terdiri dari 50 siswa/siswi

Program Sekolah Rakyat sendiri merupakan inovasi dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan dan pelatihan yang bertujuan meningkatkan kapasitas dan keterampilan warga masyarakat miskin, sehingga mereka memiliki bekal yang memadai untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dan keluar dari lingkaran kemiskinan.