Pesan Muhammadiyah: Pemerintah Jangan Pakai Pendekatan Kekuasaan

Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah meminta pemerintah untuk mengerti psikologis masyarakat yang menolak Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker). Karena itu, pemerintah seharusnya membuka ruang dialog terbuka dengan masyarakat. 

Demikian saran dari Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Profesor Abdul Muti dalam keterangan tertulisnya yang diterima redaksi, Kamis (8/10).  

"Pemerintah hendaknya tidak menggunakan pendekatan kekuasaan semata-mata," imbuhnya menegaskan. 

Sementara sikap PP Muhammadiyah atas pengesahan UU Ciptaker, menurut Abdul Muti masih wait and see. Sebab PP Muhammadiyah masih mempelajari isi dari UU tersebut secara lengkap.

Jika didapati pasal-pasal kontroversial dan bertentangan UUD, maka PP Muhammadiyah akan melakukan Judicial Review (JR). 

"Muhammadiyah masih akan mempelajari UU Cipta Kerja setelah secara resmi diundangkan oleh pemerintah. Muhammadiyah masih wait and see,” imbuhnya.