Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurthi Yudhoyono/Net
Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurthi Yudhoyono (AHY) dispekulasi bakal kena imbas dari sikap partainya yang menolak pengesahan omnibus law RUU tentang Cipta Kerja.
Bahkan, walk out (WO) yang dilakukan anggota Fraksi Partai Demokrat diduga akan mempersempit peluang AHY untuk masuk ke jajaran kabinet Presiden Joko Widodo.
Pasalnya, putra sulung Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono itu disebut-sebut bakal ditarik ke dalam kebinet reshuffle Presiden Joko Widodo jilid 2 yang diisukan dilakukan pada Oktober ini.
Wacana yang berkembang ini coba dianalisis Direktur Parameter Politik, Adi Prayitno. Khususnya terkait apakah WO Demokrat di paripurna omnibus law Cipta Kerja bisa membuat peluang AHY semakin tipis masuk kabinet.
Secara struktur politik, Adi berpendapat wacana tersebut hanya sebatas spekulasi yang kemungkinan terjadinya sedikit. Sebabnya, dia melihat posisi AHY sekarang ini telah menjadi ketua umum partai memiliki tujuan yang lebih penting, ketimbang menjadi menteri Jokowi.
"Jadi saya melihatnya itu hanya sebatas spekulasi," ujar Adi saat dihubungi
Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (7/10).
Lebih jauh lagi, Adi juga memandang sikap politik Demokrat sejak dulu tidak memilih ke kanan dam ke kiri, alias memilih menjadi partai penyeimbang.
Karena itu, sikap menolak pengesahan RUU Cipta Kerja merupakan sesuatu hal yang tidak bisa dikaitkan dengan peluang AHY masuk ke dalam kabinet Indonesia Maju.
"Artinya memang sikap politiknya sudah jelas bagi Demokrat, bahwa omnibus law tidak mencerminkan kepentingan rakyat," katanya.
"Dan kalau dilihat dari segi AHY-nya saat ini memang fokus untuk membesarkan dan mengkonsolidasi Demokrat, dan tidak terlampau pusing soal urusan menteri enggak menterinya Jokowi," demikian Adi Prayitno.
