Berita

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurthi Yudhoyono/Net

Politik

Pengamat: Tak Pusing Urusan Menteri, AHY Justru Sedang Fokus Besarkan Partai

RABU, 07 OKTOBER 2020 | 12:06 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurthi Yudhoyono (AHY) dispekulasi bakal kena imbas dari sikap partainya yang menolak pengesahan omnibus law RUU tentang Cipta Kerja.

Bahkan, walk out (WO) yang dilakukan anggota Fraksi Partai Demokrat diduga akan mempersempit peluang AHY untuk masuk ke jajaran kabinet Presiden Joko Widodo.

Pasalnya, putra sulung Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono itu disebut-sebut bakal ditarik ke dalam kebinet reshuffle Presiden Joko Widodo jilid 2 yang diisukan dilakukan pada Oktober ini.


Wacana yang berkembang ini coba dianalisis Direktur Parameter Politik, Adi Prayitno. Khususnya terkait apakah WO Demokrat di paripurna omnibus law Cipta Kerja bisa membuat peluang AHY semakin tipis masuk kabinet.

Secara struktur politik, Adi berpendapat wacana tersebut hanya sebatas spekulasi yang kemungkinan terjadinya sedikit. Sebabnya, dia melihat posisi AHY sekarang ini telah menjadi ketua umum partai memiliki tujuan yang lebih penting, ketimbang menjadi menteri Jokowi.

"Jadi saya melihatnya itu hanya sebatas spekulasi," ujar Adi saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (7/10).

Lebih jauh lagi, Adi juga memandang sikap politik Demokrat sejak dulu tidak memilih ke kanan dam ke kiri, alias memilih menjadi partai penyeimbang.

Karena itu, sikap menolak pengesahan RUU Cipta Kerja merupakan sesuatu hal yang tidak bisa dikaitkan dengan peluang AHY masuk ke dalam kabinet Indonesia Maju.

"Artinya memang sikap politiknya sudah jelas bagi Demokrat, bahwa omnibus law tidak mencerminkan kepentingan rakyat," katanya.

"Dan kalau dilihat dari segi AHY-nya saat ini memang fokus untuk membesarkan dan mengkonsolidasi Demokrat, dan tidak terlampau pusing soal urusan menteri enggak menterinya Jokowi," demikian Adi Prayitno.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Connie Nilai Istilah Sabotase KSAD Berpotensi Bangun Framing Ancaman di Tengah Bencana

Rabu, 31 Desember 2025 | 13:37

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

UPDATE

Komisi III DPR Sambut KUHP dan KUHAP Baru dengan Sukacita

Jumat, 02 Januari 2026 | 14:12

Bea Keluar Batu Bara Langkah Korektif Agar Negara Tak Terus Tekor

Jumat, 02 Januari 2026 | 14:08

Prabowo Dua Kali Absen Pembukaan Bursa, Ini Kata Purbaya

Jumat, 02 Januari 2026 | 14:07

Polri Susun Format Penyidikan Sesuai KUHP dan KUHAP Baru

Jumat, 02 Januari 2026 | 14:06

Koalisi Permanen Mustahil Terbentuk

Jumat, 02 Januari 2026 | 14:01

Polri-Kejagung Jalankan KUHP dan KUHAP Baru Sejak Pukul 00.01 WIB

Jumat, 02 Januari 2026 | 13:58

Tutup Akhir Tahun 2025 DPRD Kota Bogor Tetapkan Dua Perda

Jumat, 02 Januari 2026 | 13:46

Presiden Prabowo Harus Segera Ganti Menteri yang Tak Maksimal

Jumat, 02 Januari 2026 | 13:42

Bitcoin Bangkit ke Level 88.600 Dolar AS

Jumat, 02 Januari 2026 | 13:41

Berjualan di Atas Lumpur

Jumat, 02 Januari 2026 | 13:41

Selengkapnya