Berita

Perwakilan tetap China untuk PBB, Zhang Jun/Net

Dunia

Lawan Tiga Negara Yang Pelopori Pengecaman Terhadap China, Dubes Zhang Beri Serangan Balik: Ngaca,Dong!

RABU, 07 OKTOBER 2020 | 09:50 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Perwakilan tetap China untuk PBB, Zhang Jun, membantah tuduhan tidak berdasar yang dialamatkan oleh Amerika Serikat dan beberapa negara lain terhadap China terkait dengan Xinjiang dan Hong Kong di sesi Debat Umum Komite Ketiga Majelis Umum PBB, Selasa (6/10).

Zhang dengan tegas menolak pernyataan mereka dan mengatakan itu adalah tindakan yang salah dengan mencampuri urusan dalam negeri China dengan menggunakan alasan hak asasi manusia. Hal itu juga yang akhirnya memprovokasi konfrontasi di antara negara-negara anggota di Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Zhang mengatakan, dunia saat ini berada pada titik kritis dengan tantangan besar. Negara-negara anggota PBB baru saja memperingati 75 tahun Perserikatan Bangsa-Bangsa. Para pemimpin dunia telah menyerukan solidaritas dan kerja sama dalam memerangi Covid-19  dan mengatasi tantangan global lainnya.


“Sayangnya, suara-suara terdengar kembali dari sejumlah negara. Amerika Serikat, Jerman, dan Inggris, mengabaikan seruan dari semua sisi. Bersikeras memprovokasi antagonisme," ujar Zhang, seperti yang dilaporkan Global Times, Rabu (7/10).

"Mereka menyalahgunakan platform PBB, mempolitisasi masalah hak asasi manusia, dan memprovokasi konfrontasi politik. Mereka menyebarkan informasi palsu dan virus politik. Mencoreng China dan mencampuri urusan dalam negeri China. China dengan tegas menentang dan menolak itu,” kata Zhang.

Tindakan tercela Amerika Serikat benar-benar bertentangan dengan tren sejarah, menurut Zhang. Dunia sedang maju. Rakyat dan dunia menginginkan solidaritas bukan perpecahan, kerja sama bukan konfrontasi, saling menguntungkan bukan permainan zero-sum. Amerika Serikat berada di sisi sejarah yang salah dan sedang melawan komunitas internasional, katanya.

“Saya ingin memberi tahu Amerika Serikat: Klise Anda sama sekali tidak benar. Prestasi China dalam pembangunan hak asasi manusia diakui secara luas dan tidak boleh disangkal oleh kebohongan dan penipuan Anda. Pengadopsian langkah-langkah efektif China untuk memerangi terorisme, menjaga keamanan nasional, dan mempromosikan Pembangunan ekonomi dan sosial didukung kuat oleh seluruh rakyat China dan dapat bertahan dalam ujian waktu dan sejarah,” ujarnya.

“Skema politik Anda tidak akan pernah berhasil. Negara-negara berkembang memiliki hak untuk mempertahankan kedaulatan mereka, mencapai pembangunan, dan memelihara keamanan. Ini saatnya Anda menyadari kegagalan upaya-upaya Anda yang berturut-turut. Menyalahkan orang lain tidak akan menyelesaikan masalah Anda, atau menyembunyikan kegagalan Anda.”

“Menyalahkan China tidak bisa menutupi catatan buruk hak asasi manusia Anda,” kata Zhang.

Sebelum menuduh orang lain, sebaiknya Amerika Serikat melihat dirinya sendiri di cermin. Faktanya, Amerika Serikat-lah yang harus bekerja untuk melindungi hak-hak dasar rakyatnya. Lebih dari 200 ribu orang Amerika telah kehilangan nyawa karena Covid-19. Yang dibutuhkan pemerintah AS adalah merawat yang sakit dan menyelamatkan nyawa, bukan menyebarkan ‘virus politik’ dan membuat masalah di mana-mana, katanya.

Diplomat Tiongkok itu juga mengatakan, justru Amerika Serikatlah yang harus menghapus diskriminasi rasial dan membiarkan rakyatnya bernapas.

“Terdapat diskriminasi dan kekerasan rasial sistematis dalam sistem peradilan dan penegakan hukum AS. Jutaan orang Amerika telah berteriak ‘Saya tidak bisa bernapas’ dan ‘Black Lives Matter’. Komite Ketiga harus memperhatikan diskriminasi rasial dan kebrutalan polisi di Amerika Serikat. Panitia harus membahas masalah tersebut dan mengambil resolusi untuk itu,” katanya.

“Amerika Serikatlah yang harus menghentikan kejahatan perang dan memberikan perdamaian kembali kepada dunia. Dalam 244 tahun keberadaannya, Amerika Serikat tidak berperang hanya selama 16 tahun. Amerika Serikat adalah negara paling agresif di dunia. Ia telah menjatuhkan bom dan menembakkan peluru ke warga sipil di negara lain, mengakibatkan korban jiwa yang besar, pengungsi dan pengungsian. Tangannya berlumuran darah warga sipil yang tidak bersalah,” katanya.

Alih-alih menyalahkan China, dia juga mengatakan bahwa justru AS yang harusnya bersungguh-sungguh melaksanakan kewajiban hak asasi manusia internasional.

“Amerika Serikat mempraktikkan unilateralisme dan menghindari tanggung jawabnya sendiri. Ia telah menarik diri dari Dewan Hak Asasi Manusia, menolak untuk meratifikasi perjanjian hak asasi manusia, memberikan sanksi kepada pejabat Pengadilan Kriminal Internasional dan menjatuhkan sanksi sepihak pada negara lain. Hal ini sangat mengganggu kerja sama internasional di bidang hak asasi manusia. Sudah waktunya bagi Amerika Serikat untuk memperhatikan seruan dunia untuk keadilan,” kata Zhang.

Dia menunjukkan bahwa Jerman, Inggris dan beberapa negara lain, dengan mengabaikan fakta, telah melanggar keadilan dan merusak kerja sama.

Menghadapi catatan hak asasi manusia mereka sendiri dan Amerika Serikat yang buruk, Jerman, United Kindom dan beberapa negara lain memilih untuk terlibat dalam kebutaan selektif dan standar ganda, dengan rela mengikuti Amerika Serikat dan menjadi kaki tangannya. Ini adalah kemunafikan total, kata Zhang.

“Izinkan saya mengatakan ini kepada Anda: singkirkan kesombongan dan prasangka Anda, dan mundurlah dari tepi jurang, sekarang.”

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Connie Nilai Istilah Sabotase KSAD Berpotensi Bangun Framing Ancaman di Tengah Bencana

Rabu, 31 Desember 2025 | 13:37

Dicurigai Ada Kaitan Gibran dalam Proyek Sarjan di Kabupaten Bekasi

Senin, 29 Desember 2025 | 00:40

Eggi Sudjana, Kau yang Memulai Kau yang Lari

Senin, 29 Desember 2025 | 01:10

Dugaan Korupsi Tambang Nikel di Sultra Mulai Tercium Kejagung

Minggu, 28 Desember 2025 | 00:54

Kasus Suap Proyek di Bekasi: Kedekatan Sarjan dengan Wapres Gibran Perlu Diusut KPK

Senin, 29 Desember 2025 | 08:40

KPK Panggil Beni Saputra Markus di Kejari Kabupaten Bekasi

Senin, 29 Desember 2025 | 13:09

UPDATE

Kemenhut Sebut Kejagung Hanya Mencocokkan Data, Bukan Penggeledahan

Kamis, 08 Januari 2026 | 00:04

Strategi Maritim Mutlak Diperlukan Hadapi Ketidakpastian di 2026

Rabu, 07 Januari 2026 | 23:49

Komplotan Curanmor Nekat Tembak Warga Usai Dipergoki

Rabu, 07 Januari 2026 | 23:30

Pemuda Katolik Ajak Umat Bangun Kebaikan untuk Dunia dan Indonesia

Rabu, 07 Januari 2026 | 23:01

PDIP Tolak Pilkada Lewat DPRD karena Tak Mau Tinggalkan Rakyat

Rabu, 07 Januari 2026 | 22:39

Penjelasan Wakil Ketua DPRD MQ Iswara Soal Tunda Bayar Infrastruktur Pemprov Jabar

Rabu, 07 Januari 2026 | 21:56

Kejagung Geledah Kantor Kemenhut terkait Kasus yang Di-SP3 KPK

Rabu, 07 Januari 2026 | 21:39

84 Persen Gen Z Tolak Pilkada Lewat DPRD

Rabu, 07 Januari 2026 | 21:33

Draf Perpres TNI Atasi Terorisme Perlu Dikaji Ulang

Rabu, 07 Januari 2026 | 21:09

Harta Anggota KPU DKI Astri Megatari Tembus Rp7,9 Miliar

Rabu, 07 Januari 2026 | 21:07

Selengkapnya