Berita

Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Pesawaran Matrohupi/Net

Nusantara

Kader PKB Wajib Tegak Lurus Dukung Dendi-Marzuki

SABTU, 03 OKTOBER 2020 | 22:15 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Pesawaran Matrohupi, memberikan ultimatum kepada seluruh kadernya. 

Ia menegaskan tidak segan-segan memberikan sanksi kepada para kader yang bertindak melenceng dari arahan partai dalam memenangkan Dendi Ramadhona dan Marzuki pada pilkada 2020.

"Saya berpesan kepada seluruh kader Kebangkitan Bangsa, baik dari seluruh jajaran DPC, semua anggota fraksi sampai ke tingkat ranting, PAC, untuk senantiasa tegak lurus dan istiqomah mengawal kebijakan partai untuk mendukung Dendi Ramadhona dan Marzuki," katanya dikutip dari Kantor Berita RMOLLampung, Sabtu (3/10).


Dikatakan dia, dirinya bahkan tak segan untuk melakukan pergantian antar waktu (PAW) kepada para kadernya yang ada di Fraksi DPRD Kabupaten Pesawaran, jika memang terbukti membelot dengan mendukung calon lain dalam pilkada kali ini.

"Apapun kebijakan partai itu harus diikuti, harus tunduk, takzim, samiknawatokna, dan ketidaksetiaan terhadap kebijakan partai, pembangkang terhadap kebijakan partai itu merupakan penghianatan, dan itu harus kita beri sanksi," tegas dia.

"Kalau memang anggota dewannya sudah terbukti secara sah, legal, ada barang buktinya, ada saksinya memang mereka tidak mengindahkan instruksi partai, itu akan kita proses untuk segera kita PAW," tambah dia. 

Selain itu, dirinya juga mengomentari perihal salah seorang mantan anggota DPRD Pesawaran yang juga sebagai mantan kader PKB, Feby Arisma.

Dikatakan Ipi sapaan akrabnya, Feby Arisma sejak beberapa tahun yang lalu sudah bukan lagi kader dari partai yang ia pimpin tersebut.

"Feby Arisma itu bukan kader PKB, dulu iya (kader), nah semenjak tahun 2016 dia tidak lagi masuk kedalam struktur Partai Kebangkitan Bangsa," jelas dia.

"Artinya apapun yang terjadi, statement apapun, sikap apapun terkait keputusan politiknya itu bukan lagi atas nama partai, tapi atas nama pribadi," tutupnya.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Cegah Penimbunan BBM

Jumat, 05 Desember 2025 | 02:00

Polri Kerahkan Kapal Wisanggeni 8005 ke Aceh

Jumat, 05 Desember 2025 | 03:03

Pesawat Perintis Bawa BBM

Jumat, 05 Desember 2025 | 05:02

UPDATE

Denny Indrayana Ingatkan Konsekuensi Putusan MKMK dalam Kasus Arsul Sani

Selasa, 16 Desember 2025 | 01:30

HAPPI Dorong Regulasi Sempadan Pantai Naik Jadi PP

Selasa, 16 Desember 2025 | 01:22

Pembentukan Raperda Penyelenggaraan Pasar Libatkan Masyarakat

Selasa, 16 Desember 2025 | 01:04

Ijazah Asli Jokowi Sama seperti Postingan Dian Sandi

Selasa, 16 Desember 2025 | 00:38

Inovasi Jadi Kunci Hadapi Masalah Narkoba

Selasa, 16 Desember 2025 | 00:12

DPR: Jangan Kasih Ruang Pelaku Ujaran Kebencian!

Selasa, 16 Desember 2025 | 00:06

Korban Meninggal Banjir Sumatera Jadi 1.030 Jiwa, 206 Hilang

Senin, 15 Desember 2025 | 23:34

Bencana Sumatera, Telaah Konstitusi dan Sustainability

Senin, 15 Desember 2025 | 23:34

PB HMI Tegaskan Putusan PTUN terkait Suhartoyo Wajib Ditaati

Senin, 15 Desember 2025 | 23:10

Yaqut Cholil Masih Saja Diagendakan Diperiksa KPK

Senin, 15 Desember 2025 | 23:07

Selengkapnya