Berita

Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Pesawaran Matrohupi/Net

Nusantara

Kader PKB Wajib Tegak Lurus Dukung Dendi-Marzuki

SABTU, 03 OKTOBER 2020 | 22:15 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Pesawaran Matrohupi, memberikan ultimatum kepada seluruh kadernya. 

Ia menegaskan tidak segan-segan memberikan sanksi kepada para kader yang bertindak melenceng dari arahan partai dalam memenangkan Dendi Ramadhona dan Marzuki pada pilkada 2020.

"Saya berpesan kepada seluruh kader Kebangkitan Bangsa, baik dari seluruh jajaran DPC, semua anggota fraksi sampai ke tingkat ranting, PAC, untuk senantiasa tegak lurus dan istiqomah mengawal kebijakan partai untuk mendukung Dendi Ramadhona dan Marzuki," katanya dikutip dari Kantor Berita RMOLLampung, Sabtu (3/10).


Dikatakan dia, dirinya bahkan tak segan untuk melakukan pergantian antar waktu (PAW) kepada para kadernya yang ada di Fraksi DPRD Kabupaten Pesawaran, jika memang terbukti membelot dengan mendukung calon lain dalam pilkada kali ini.

"Apapun kebijakan partai itu harus diikuti, harus tunduk, takzim, samiknawatokna, dan ketidaksetiaan terhadap kebijakan partai, pembangkang terhadap kebijakan partai itu merupakan penghianatan, dan itu harus kita beri sanksi," tegas dia.

"Kalau memang anggota dewannya sudah terbukti secara sah, legal, ada barang buktinya, ada saksinya memang mereka tidak mengindahkan instruksi partai, itu akan kita proses untuk segera kita PAW," tambah dia. 

Selain itu, dirinya juga mengomentari perihal salah seorang mantan anggota DPRD Pesawaran yang juga sebagai mantan kader PKB, Feby Arisma.

Dikatakan Ipi sapaan akrabnya, Feby Arisma sejak beberapa tahun yang lalu sudah bukan lagi kader dari partai yang ia pimpin tersebut.

"Feby Arisma itu bukan kader PKB, dulu iya (kader), nah semenjak tahun 2016 dia tidak lagi masuk kedalam struktur Partai Kebangkitan Bangsa," jelas dia.

"Artinya apapun yang terjadi, statement apapun, sikap apapun terkait keputusan politiknya itu bukan lagi atas nama partai, tapi atas nama pribadi," tutupnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

UPDATE

Forum Lintas-Generasi Ketuk Pintu KWI Serukan Kebangkitan Moral Bangsa

Rabu, 15 April 2026 | 22:14

Gaduh Motor Listrik, Muncul Desakan Copot Kepala BGN

Rabu, 15 April 2026 | 21:53

BTN Salurkan KPR Rp530 Triliun untuk 6 Juta Rumah dalam 5 Dekade

Rabu, 15 April 2026 | 21:34

Dipimpin Ketum Peradi Profesional, Yuhelson Dikukuhkan Sebagai Guru Besar

Rabu, 15 April 2026 | 21:03

Terbongkar, Bisnis Whip Pink Ilegal Raup Omzet hingga Rp7,1 Miliar

Rabu, 15 April 2026 | 20:51

Pakar dan Praktisi Kupas Tata Kelola Intelijen di Tengah Geopolitik Global

Rabu, 15 April 2026 | 20:42

2,1 Juta Peserta BPJS PBI Kembali Aktif

Rabu, 15 April 2026 | 20:30

Revisi UU Pemilu Bukan Cuma Ambang Batas

Rabu, 15 April 2026 | 20:10

Sejarah Panjang Trem Jakarta dari Masa ke Masa

Rabu, 15 April 2026 | 20:05

Film The Legend of Aang: The Last Airbender Diduga Bocor di X Jelang Tayang Oktober 2026

Rabu, 15 April 2026 | 19:45

Selengkapnya