Berita

Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Pesawaran Matrohupi/Net

Nusantara

Kader PKB Wajib Tegak Lurus Dukung Dendi-Marzuki

SABTU, 03 OKTOBER 2020 | 22:15 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Pesawaran Matrohupi, memberikan ultimatum kepada seluruh kadernya. 

Ia menegaskan tidak segan-segan memberikan sanksi kepada para kader yang bertindak melenceng dari arahan partai dalam memenangkan Dendi Ramadhona dan Marzuki pada pilkada 2020.

"Saya berpesan kepada seluruh kader Kebangkitan Bangsa, baik dari seluruh jajaran DPC, semua anggota fraksi sampai ke tingkat ranting, PAC, untuk senantiasa tegak lurus dan istiqomah mengawal kebijakan partai untuk mendukung Dendi Ramadhona dan Marzuki," katanya dikutip dari Kantor Berita RMOLLampung, Sabtu (3/10).


Dikatakan dia, dirinya bahkan tak segan untuk melakukan pergantian antar waktu (PAW) kepada para kadernya yang ada di Fraksi DPRD Kabupaten Pesawaran, jika memang terbukti membelot dengan mendukung calon lain dalam pilkada kali ini.

"Apapun kebijakan partai itu harus diikuti, harus tunduk, takzim, samiknawatokna, dan ketidaksetiaan terhadap kebijakan partai, pembangkang terhadap kebijakan partai itu merupakan penghianatan, dan itu harus kita beri sanksi," tegas dia.

"Kalau memang anggota dewannya sudah terbukti secara sah, legal, ada barang buktinya, ada saksinya memang mereka tidak mengindahkan instruksi partai, itu akan kita proses untuk segera kita PAW," tambah dia. 

Selain itu, dirinya juga mengomentari perihal salah seorang mantan anggota DPRD Pesawaran yang juga sebagai mantan kader PKB, Feby Arisma.

Dikatakan Ipi sapaan akrabnya, Feby Arisma sejak beberapa tahun yang lalu sudah bukan lagi kader dari partai yang ia pimpin tersebut.

"Feby Arisma itu bukan kader PKB, dulu iya (kader), nah semenjak tahun 2016 dia tidak lagi masuk kedalam struktur Partai Kebangkitan Bangsa," jelas dia.

"Artinya apapun yang terjadi, statement apapun, sikap apapun terkait keputusan politiknya itu bukan lagi atas nama partai, tapi atas nama pribadi," tutupnya.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Prabowo Kumpulkan Petinggi Militer

Jumat, 07 Agustus 2026 | 04:25

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

UPDATE

27 Ton Bantuan Korban Gempa NTT Diberangkatkan dari Lanud Halim

Senin, 17 Agustus 2026 | 05:57

Merdeka dan Menderita

Senin, 17 Agustus 2026 | 05:23

Legislator PDIP Dorong Penguatan SKK Migas Lewat Revisi UU 22/2001

Senin, 17 Agustus 2026 | 04:59

TelkomGroup Tancap Gas Perbaiki Layanan Pascagempa NTT

Senin, 17 Agustus 2026 | 04:32

Malam Renungan Suci

Senin, 17 Agustus 2026 | 04:17

DOB Bekasi Utara Sangat Penting, Ini Alasannya

Senin, 17 Agustus 2026 | 03:45

Jebolan Akmil 2003 Ini Siap Komandani Upacara HUT ke-81 RI di Istana

Senin, 17 Agustus 2026 | 03:23

Koperasi dan Cacat Epistemologis Pemahaman

Senin, 17 Agustus 2026 | 02:47

Kampung Binaan Pertamina Lubricants Dorong Ekonomi Sirkuler di Jakut

Senin, 17 Agustus 2026 | 02:20

Buku ‘Transformasi Tata Kelola Perikanan Indonesia’ Jawab Masalah Ekonomi Biru hingga PIT

Senin, 17 Agustus 2026 | 01:55

Selengkapnya