Berita

Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump dan Presiden China, Xi Jinping/Net

Bisnis

Gara-gara Perang Dagang, Defisit Perdagangan AS Dengan China Makin Lebar

JUMAT, 02 OKTOBER 2020 | 11:56 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Kebijakan perdagangan Amerika Serikat (AS) di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump berjalan dengan buruk. Pasalnya, defisit perdagangan di antara dua negara semakin lebar.

Begitu yang dikatakan oleh Presiden sekaligus CEO dari George H. W. Bush Foundation for US-China Relations, David J. Firestrein dalam presentasi virtualnya yang digelar di University of South Caroline, Kamis (1/10).

Firestrein mengatakan, data menunjukkan, kebijakan perdagangan AS terhadap China telah menghilangkan lapangan pekerjaan dan merugikan ekonomi Amerika.


"Defisit perdagangan AS dengan China lebih besar dari sebelumnya. Pekerjaan manufaktur hilang, bukan bertambah," ujarnya seperti dikutip Xinhua.

Dalam hal pertanian, Firestrein menjelaskan, saat ini AS memiliki defisit produk pertanian karena kebijakan Trump.

"Sebelum Presiden Trump, kita mengalami surplus produk pertanian dengan China," sambungnya.

Untuk mengatasi masalah perdagangan dengan benar, Firestein mengatakan kebijakan tarif yang diterapkan oleh Trump harus dihapuskan. Selain itu, AS dan China harus duduk dan melakukan negosiasi terpisah.

Sejak awal pemerintahannya pada 2017, Trump sudah menyoroti besarnya defisit perdagangan yang dialami oleh AS dengan China. Hal tersebut kemudian mendasari Trump untuk memberlakukan kenaikan tarif impor dari China yang memicu perang dagang pada 2018.

Kondisi itu juga diperparah dengan adanya pelanggaran hak kekayaan intelektual oleh China sehingga Trump melarang operasi raksasa teknologi China, Huawei.

Sejauh ini, AS dan China telah menyepakati kesepakatan dagang fase satu yang terhambat oleh pandemi Covid-19.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya