Berita

Aktivis Petisi ’28, Haris Rusly Moti/Net

Politik

Jangan Hanya Tajam Ke KAMI, Presiden Harus Konsisten Dalam Pembubaran Kerumunan Massa

JUMAT, 02 OKTOBER 2020 | 07:58 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Presiden Joko Widodo diminta untuk konsisten dalam membubarkan acara yang mengundang kerumunan massa. Pemerintah jangan sampai tebang pilih dalam menegakkan aturan tersebut.

Permintaan ini disampaikan aktivis Petisi ’28, Haris Rusly Moti melalui akun Twitter pribadinya, Jumat (2/10).

Dia tidak ingin aparat hanya tajam saat menghadapi orang biasa dan kelompok yang kontra pemerintah.


“Presiden Jokowi dan Polri harus konsekuen,” tegasnya.

Menurutnya, perlakuan yang sama harus diberikan atau diberlakukan kepada seluruh institusi pemerintah pusat dan daerah. Termasuk jika ada calon kepala daerah melakukan giat acara yang mengundang kerumunan massa.

Jangan hanya acara kumpul dan deklarasi KAMI dibubarkan, atas nama protokol Covid-19, sementara acara lain tidak.

“Jika ada rapat atau seremoni bagi-bagi sembako, juga harus dibubarkan,” harapnya.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

UPDATE

2.241 ASN Resmi jadi Komcad Usai Latsarmil Gelombang Kedua Ditutup

Rabu, 30 September 2026 | 00:13

Sabar Tobing: AI Ubah Dunia Perpajakan, Talenta Digital Makin Dibutuhkan

Selasa, 29 September 2026 | 23:50

DPR Minta Pemerintah dan ASDP Tangani Kemacetan Horor Ketapang

Selasa, 29 September 2026 | 23:46

KPK Tegaskan Penyitaan Aset Silmy Karim Sah Usai Praperadilan Ditolak

Selasa, 29 September 2026 | 23:19

KPK Harus Transparan soal Kasus CSR BI-OJK yang Libatkan Dua Anggota DPR

Selasa, 29 September 2026 | 22:39

Kuasa Hukum Faizal Assegaf Apresiasi Polda Metro Periksa Jubir KPK

Selasa, 29 September 2026 | 22:32

Kantor PT Bela Parahiyangan Digeledah Buntut Dugaan Suap HGB ATR/BPN

Selasa, 29 September 2026 | 22:17

Apartemen Vinna Ledy yang Disita KPK Diduga Pemberian Pengusaha

Selasa, 29 September 2026 | 22:09

Membangun Ekosistem Keselamatan dan Perlindungan Korban

Selasa, 29 September 2026 | 22:08

Jokowi Masuk PSI Bisa Mengubah Konfigurasi Politik 2029

Selasa, 29 September 2026 | 22:04

Selengkapnya