Puji UU Keamanan Nasional, Carrie Lam: Stabilitas Hong Kong Telah Kembali

Kepala Eksekutif Hong Kong, Carrie Lam memuji pemberlakuan UU keamanan nasional dalam pidatonya selama perayaan Hari Nasional China pada Kamis (1/10).

Dalam sebuah upacara bendera yang dihadiri oleh pejabat senior Hong Kong dan China daratan, Lam mengatakan stabilitas kota tersebut telah kembali.

"Selama tiga bulan terakhir, kebenaran yang jelas adalah bahwa stabilitas masyarakat telah dipulihkan sementara keamanan nasional telah dijaga, serta warga dapat terus menikmati hak-hak dasar dan kebebasan mereka," ujarnya, seperti dikutip Reuters.

Pernyataan Lam sendiri merujuk pada pemberlakuan UU keamanan nasional Hong Kong oleh Beijing pada 1 Juli.

Sementara Lam menyampaikan pidato dan menggelar upacara, ratusan polisi anti huru hara berpatroli di sepanjang rute yang didiperkirakan akan menjadi tempat aksi unjuk rasa.

Sekelompok petugas anti huru hara melakukan operasi penghentian dan pencarian di sepanjang rute perjalanan yang diperkirakan menghubungkan distrik perbelanjaan utama Causeway Bay dengan distrik administrasi Admiralty.

Pada pukul 14.00 setempat, hanya ada sedikit tanda-tanda massa berkumpul, jalan-jalan dipenuhi oleh polisi anti huru hara dan wartawan.

Polisi mengusir setiap orang yang tampak mencurigakan, seperti seorang remaja memainkan lagu-lagu protes dengan alat musik tiup kayu, seorang pria berpakaian hitam dan memegang balon kuning (warna yang diasosiasikan dengan pendukung pro-demokrasi), hingga seorang wanita memegang salinan tabloid anti-pemerintah Apple Daily.

"Orang Hong Kong telah sedih dan kecewa selama setahun. Ini dimaksudkan sebagai hari libur dan jalanan dipenuhi polisi," ujar Mandy, 52 tahun, saat berbelanja dengan suaminya.

“Orang-orang sedang tidak ingin merayakannya. Pemerintah menggunakan undang-undang keamanan nasional dan pandemi untuk menekan hati kami," sambungnya.

UU keamanan nasional menangani berbagai kejahatan nasional seperti terorisme, separatisme, subversi, hingga campur tangan asing. Namun banyak kritikus yang menyebut UU tersebut digunakan untuk menekan perbedaan pendapat.