Berita

Arab Saudi boikot produk-produk buatan Turki/Net

Dunia

Hubungan Retak, Arab Saudi Boikot Produk Buatan Turki

KAMIS, 01 OKTOBER 2020 | 14:11 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Mulai pekan ini, Arab Saudi dilaporkan akan secara resmi melarang produk-produk buatan Turki sebagai bagian dari embargo rahasianya.

Media Turki Cumhuriyet melaporkan, larangan tersebut akan mulai berlaku pada pekan ini untuk memberikan tekanan pada ekonomi Turki yang sudah lumpuh.

"Pelanggan kami terbiasa dengan produk Turki, mereka puas. Namun, mereka tidak dapat membeli barang kami lagi. Mereka mengatakan mengirimkannya kepada kami melalui negara ketiga," ujar seorang pengusaha Turki.


"Usaha kecil dan menengah sangat cemas, terutama karena ekspor dari provinsi tenggara seperti Hatay, Gaziantep dan Diyarbakir terhenti," sambungnya.

Arab Saudi sendiri sebelumnya telah menekan pengusaha lokal untuk tidak berbisnis dengan Turki dan industrinya sebagai bagian dari boikot tidak resmi.

Menurut laporan Juli oleh Middle East Eye, mengutip informasi dari pejabat Turki, Kerajaanjuga telah mencegah truk yang membawa buah dan sayuran segar melintasi perbatasan Arab Saudi.

Surat kabar Turki, Dunya memuat, pemerintah Arab Saudi telah menghubungi para pengusaha dan memerintahkan mereka untuk tidak berdagang dengan perusahaan atau memberli produk apapun yang dibuat di Turki.

Lebih lanjut, pemerintah akan mengenakan denda kepada perusahaan mana pun yang mengabaikan perintah tersebut.

"Anda bahkan tidak bisa menjual barang-barang Turki dari Jerman karena mereka tidak menginginkan barang dengan cap "made in Turkey"," lapor Dunya.

Surat kabar itu juga mengungkap, Arab Saudi tidak dapat mengumumkan kebijakan tersebut karena sanksi dari Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Namun Riyadh berusaha untuk membuat larangan resmi pada pekan ini.

Sementara itu, saat ini Ankara tengah mempertimbangkan pengaduan sengketa resmi ke WTO dan mencari kompensasi jika larangan terus berlanjut.

Boikot yang dilakukan oleh Arab Saudi menyusul hubungan tegang antara Turki dan beberapa negara Teluk dalam beberapa tahun terakhir karena perbedaan kebijakan luar negeri.

Perselisihan terbesar antara Turki dan Arab Saudi muncul di tengah kasus pembunuhan terhadap jurnalis Jamal Khashoggi di konsulat Saudi di Istanbul pada Oktober 2018.

Arab Saudi telah menyangkal bertanggung jawab atas pembunuhan tersebut, sementara Turki memberikan bukti bahwa pembunuhan itu diperintahkan oleh Putra Mahkota Mohammed bin Salman (MbS).

Pemerintah Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan adalah pihak pertama yang melaporkan pembunuhan Khashoggi dan sejak saat itu terus menekan Riyadh untuk meminta informasi tentang keberadaan tubuhnya yang terpotong-potong, yang masih hilang.

CIA sendiri telah menyimpulkan bahwa pembunuhan tersebut diperintahkan oleh MbS. Alhasil, hubungan Ankara dan Riyadh pun retak.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya