Berita

Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan, Didik Madiyono/RMOL

Bisnis

Survei: 68 Persen UMKM Alami Gangguan Usaha Akibat Covid-19

KAMIS, 01 OKTOBER 2020 | 10:35 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan sektor yang memberikan kontribusi sangat besar bagi perekonomian Indonesia. Totalnya ada lebih dari 64 juta UMKM di Indonesia saat ini.

Pada 2018, UMKM berkontribusi sekitar 61 persen untuk Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. UMKM juga menyerap tenaga kerja hingga 97 persen.

Di tengah pandemi Covid-19, sektor UMKM ikut terpukul dengan keras, mengingat pola konsumsi dan investasi masyarakat yang berubah.


Dikatakan oleh Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan, Didik Madiyono, buruknya pertumbuhan ekonomi Indonesia juga dipengaruhi oleh perkembangan UMKM nasional.

"Survei yang dilakukan FEB UI dan Gojek pada 2020 menunjukkan, dari sisi supply, UMKM mengalami masalah produksi karena peningkatan harga bahan baku," paparnya dalam webinar Infobank bertajuk "Penyelamatan BPR: Ujung Tombak Pembiayaan UMKM Di Tengah Pandemi" pada Kamis (1/10).

"Dari sisi demand, UMKM mengalami masalah penjualan karena penurunan jumlah pelanggan," sambungnya.

Sementara itu, berdasarkan survei yang dilakukan oleh Organisasi Buruh Internasional (ILO) menunjukkan, sebanyak 68 persen perusahaan mengalami gangguan usaha akibat Covid-19. Di mana 65 persen menghentikan sementara operasinya dan 3 persen menghentikan secara permanen.

"Perusahaan kecil dengan kurang 10 pekerja, tiga kali lebih besar mengalami kegagalan usaha dibandingkan perusahaan medium dan besar dengan pekerja lebih dari 51 orang," sambung Didik.

Selain itu, sebanyak 34 persen perusahaan yang disurvei mengalami penurunan pendapatan sebesar 25 persen. Sebanyak 18 persen mengalami penurunan pendapatan antara 25 hingga 50 persen, dan 18 persen mengalami pengurangan pendapatan lebih dari setengah.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya