Berita

Perdana Menteri Inggris, Boris Johnson/Net

Dunia

Banyak Generasi Muda Tinggalkan Universitas, PM Boris Johnson Reformasi Sistem Pendidikan Inggris

RABU, 30 SEPTEMBER 2020 | 11:37 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Perdana Menteri Boris Johnson akan merombak habis sistem pendidikan di Inggris, khususnya bagi mereka yang berusia di atas 18 tahun.

Berbicara di Exeter College di Devon pada Selasa (29/9), Johnson mengatakan reformasi sistem pendidikan sangat penting karena kurangnya pasar tenaga kerja Inggris yang sangat terlihat selama pandemi Covid-19.

Dalam hal ini, Johnson menyoroti banyaknya generasi muda di Inggris yang meninggalkan universitas dan bekerja di pekerjaan non-sarjana.


"Inilah saatnya untuk perubahan radikal," seru Johnson, seperti dimuat Politico.

Johnson yang merupakan lulusan Universitas Oxford mengatakan Inggris harus menghilangkan jurang pemisah antara jenis pendidikan akademis dan praktis.

Dengan menghilangkan "bias" yang menekan kaum muda untuk memilih pilihan gelar, Johnson mengatakan dia ingin membuat Pendidikan Lanjutan (FE) lebih menarik di lingkungan pasar tenaga kerja yang berubah secara fundamental.

"Sayangnya, seperti yang (Kanselir Resi Sunak) katakan, kami tidak bisa menyelamatkan setiap pekerjaan, tapi yang bisa kami lakukan adalah memberi orang keterampilan untuk menemukan dan menciptakan pekerjaan baru dan lebih baik," katanya.

Untuk melakukannya, Johnson mengurai, akan mulai menggelar kamp pelatihan digital pada April 2021, sebagai bagian dari jaminan keterampilan seumur hidup. Pemerintah juga akan mendanai kursus teknis orang dewasa yang setara dengan level A.

Selain itu, pinjaman pendidikan tinggi akan dibuat lebih fleksibel, memungkinkan orang untuk belajar di berbagai tahap sepanjang hidup mereka.

Sementara itu, banyak kritikus menyebut reformasi sistem pendidikan tersebut dilakukan oleh Kohnson sebagai upaya untuk memfokuskan kembali perhatian publik, di mana beberapa waktu terakhir pemerintahannya telah dikritik dalam hal penanganan wabah Covid-19.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya