Berita

Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Din Syamsuddin/Net

Politik

Din Syamsuddin: Mari Sambut Penolakan KAMI Dengan Senyuman

SELASA, 29 SEPTEMBER 2020 | 19:24 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Penolakan terhadap Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) di beberapa daerah, termasuk di Surabaya baru-baru ini harus disikapi dengan bijak.

Menurut Presidium KAMI, Din Syamsuddin, para penentang belum memahami jati diri dan misi KAMI. Oleh karenanya, ia mengimbau kepada pendukung KAMI tak bereaksi berlebihan.

"Sebagai gerakan kaum cerdik pandai yang mengedepankan akal pikiran, pendukung KAMI dianjurkan untuk menyambut penolakan dan ujaran kebencian dengan senyuman," kata Din Syamsuddin dalam merespons penolakan silaturahmi KAMI di Surabaya, Selasa (29/9).


Sejatinya, bila jati diri dan misi KAMI dipahami dengan baik, maka penolakan tak akan terjadi. Sebab menurutnya, KAMI ada untuk berjuang meluruskan kiblat Bangsa dan menegakkan Pancasila secara sejati.

KAMI sendiri, kata Din, mengkritik dan mengoreksi penyelenggaraan negara yang dianggap menyimpang dan tidak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

"KAMI mengkritik pemerintah yang cenderung memasung kebebasan rakyat untuk berserikat dan berpendapat yang dijamin oleh konstitusi. KAMI juga mengkritik pemerintah yang dinilai tidak bersungguh-sungguh menanggulangi Covid-19 sehingga menimbulkan banyak korban, dan seterusnya," ujar mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah ini.

Dalam rangka penanggulangan Covid-19, kata Din, KAMI mendesak pemerintah untuk mengutamakan kesehatan dan keselamatan rakyat dibanding program ekonomi dan politik, dalam hal ini Pilkada Serentak 2020.

"Oleh karenanya, kami menilai penolakan terhadap KAMI adalah akibat kesalahpahaman. Kemungkinan ada pihak yang merekayasa dan mendanai kelompok penentang KAMI, seperti kasus bocornya proposal mahasiswa di Surabaya. KAMI tidak ingin menghabiskan waktu untuk menanggapinya," tutupnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

UPDATE

Setengah Logistik Indonesia Bertumpu di Tanjung Priok

Selasa, 14 April 2026 | 05:58

Dana asing ke NGO Rawan jadi Alat Kepentingan Global

Selasa, 14 April 2026 | 05:46

Mantan Pj Bupati Tapteng Jabat Kajati Sultra

Selasa, 14 April 2026 | 05:23

BGN Luruskan Info Beredar soal Pengadaan Barang Operasional MBG

Selasa, 14 April 2026 | 04:59

Ke Mana Arah KDKMP?

Selasa, 14 April 2026 | 04:30

Anak Asuh Kurniawan DY Sukses Bungkam Timor Leste 4-0

Selasa, 14 April 2026 | 04:15

Komisi XIII DPR: LPSK Resmi jadi Lembaga Negara

Selasa, 14 April 2026 | 03:53

Pentagon Ungkap Isi Pertemuan Menhan RI dan Menteri Perang AS soal Kemitraan

Selasa, 14 April 2026 | 03:35

Ganggu Iklim Usaha, Wacana Penghentian Restitusi Pajak Perlu Ditinjau Kembali

Selasa, 14 April 2026 | 03:15

Mantan Dirdik Jampidsus Kejagung Jabat Kajati Jatim, Ini Profilnya

Selasa, 14 April 2026 | 02:45

Selengkapnya