Berita

Perdana Menteri Hongaria, Viktor Orban/Net

Dunia

Tersinggung, Hongaria Desak Petinggi Uni Eropa Mengundurkan Diri

SELASA, 29 SEPTEMBER 2020 | 18:00 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Perdana Menteri Hongaria, Viktor Orban mendesak Wakil Presiden Komisi Eropa, Vera Jourova untuk mengundurkan diri setelah membuat pernyataan publik yang ia gambarkan sebagai penghinaan bagi demokrasi di Hongaria.

Orban sendiri menyoroti pernyataan Jourova yang mengatakan bahwa dia membela hak-hak negara bangsa dan etnis mayoritas dnegan mengorbankan aturan perilaku sipil yang diterima secara umum.

Orban langsung menolak tudingan tersebut dalam wawancaranya dengan Reuters pada pekan lalu. Namun Reuters sendiri tidak dapat memverifikasi komentar Jourova yang dikutip Orban.


"Menurut Wakil Presiden, di Hongaria sedang dibangun 'demokrasi yang sakit'," tulis Orban dalam suratnya kepada Presiden Komisi Eropa, Ursula con der Leyen yang diterbitkan pada Selasa (29/9).

Seruan Orban untuk menyingkirkan Jourova datang saat Hongaria menuju pemulihan yang lebih lambat dari perkiraan dari pandemi virus corona.

Ekonomi Hongaria menyusut sebesar 13,6 persen pada kuartal kedua, penurunan terburuk di Eropa tengah, inflasi 2020 terlihat di level tertinggi delapan tahun.

Prospek lemah Hongaria dapat menjadi ancaman terbesar bagi pemerintahan Orban selama satu dekade saat ia bersiap untuk menghadapi pemilihan parlemen pada paruh pertama 2022.

Orban yang berusia 57 tahun telah berulang kali bentrok dengan para pemimpin Uni Eropa lainnya atas langkahnya untuk menempatkan peradilan, media, dan akademisi di bawah kendali negara.

Jerman, presiden Uni Eropa saat ini, telah mengusulkan skema yang menghubungkan akses ke uang Uni Eropa, termasuk dana pemulihan 750 miliar euro, untuk menghormati supremasi hukum.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya