Memaksimalkan Tenaga Lokal, Kuwait Pecat Semua Karyawan Ekspatriat

Semua ekspatriat yang bekerja di Kementerian Pekerjaan Umum Kuwait akan segera diberhentikan sejalan dengan rencana negara untuk mengurangi jumlah pekerja asing.

Menteri Pekerjaan Umum Rana Al-Fares berencana menandatangani surat penghentian untuk 400 karyawan ekspatriat yang bekerja di berbagai departemen di kementerian. Baik yang memegang posisi administratif, hukum, atau dan teknis.

Berita itu muncul beberapa minggu setelah menteri memecat 150 karyawan kementerian ekspatriat, menurut laporan sumber, seperti dikutip dari The Moscow Time, Selasa (29/9).

Selama ini, karyawan ekspatriat menyumbang 5 persen dari total staf kementerian, kata sumber itu.

"Rencana awal adalah memberhentikan karyawan ekspatriat secara bertahap, dan gelombang berikutnya diharapkan terjadi pada akhir tahun," kata sumber kepada harian berbahasa Arab Al Rai.

“Namun, Menteri memutuskan untuk tidak menunggu dan mengakhiri kontrak karyawan ekspatriat dengan segera.

"Ini memungkinkan tenaga kerja nasional memikul tanggung jawab penuh di tahun-tahun mendatang," tambah sumber itu.

Kuwait saat ini sedang dalam proses menyelesaikan undang-undang yang akan mengatur jumlah ekspatriat yang diizinkan untuk bekerja dan tinggal di negara tersebut.

Anggota parlemen pun telah dipanggil untuk mengganti semua pekerjaan ekspatriat di pemerintahan dalam satu tahun.

Pada bulan Juni, negara itu mengumumkan akan melarang pekerjaan ekspatriat di Kuwait Petroleum Corporation (KPC) milik negara dan anak perusahaannya untuk tahun 2020-21.

Pemerintah Kota Kuwait juga mengatakan pada bulan Mei bahwa mereka akan segera memecat semua karyawan ekspatriat dan menggantinya dengan karyawan lokal.

Keputusan itu juga menyerukan pembekuan lamaran kerja dari ekspatriat, membatalkan janji temu yang sedang diproses dan tidak memperbarui kontrak karyawan yang ada.

Rencana menghapus tenaga ekspatriat ini telah dimatangkan sejak awal tahun ini