Berita

Ratas Presiden Jokowi bersama Menteri dan Kepala Badan/Repro

Politik

Di Ratas Bersama Jokowi, Suharso Monoarfa Sampaikan Indonesia Perlu Tes Covid-19 Massal Secara Cepat

SELASA, 29 SEPTEMBER 2020 | 01:45 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Perkembangan kasus Covid-19 di Indonesia hingga tanggal 27 September 2020, rata-rata mencapai 22,46 persen sedikit lebih rendah dibandingkan kasus aktif dunia yang mencapai 23,13 persen.

Merespons dinamika itu, Presiden Joko Widodo menyerukan seluruh jajarannya untuk bergerak cepat agar kasus aktif di Indonesia dapat terus menurun.

Dalam Rapat Terbatas Persiapan Pelaksanaan Vaksin Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang berlangsung via video konferensi pada hari Senin, (28/9), yang juga diikuti oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Presiden Joko Widodo mengingatkan kembali mengenai intervensi berbasis lokal dan rencana vaksinasi.


“Rencana suntikan vaksin itu direncanakan detail se awal mungkin, saya minta selama dua minggu ini ada perencanaan yang detail, kapan dimulai, lokasi dimana, siapa yang melakukan, siapa yang di vaksin pertama, semuanya harus terencana dengan baik,” ungkap Presiden.

Dalam Ratas ini, Menteri PPN memberikan sejumlah catatan yakni menindaklanjuti pidato Presiden saat Sidang Umum PBB, bahwa ketersediaan vaksin Covid-19 akan menjadi game changer dalam perang global dalam melawan pandemi Covid-19.

“Perlunya pertimbangan transmisi virus yang cepat, diperlukan kecepatan untuk melakukan tes massal karena mengingat positivity rate di Indonesia masih sangat tinggi,” ujar Menteri Suharso usai mengikuti Ratas.

Berdasarkan data yang dihimpun oleh Bappenas, saat ini positivity rate nasional sebesar 18 persen, sedangkan standar positivity rate dari WHO yakni dibawah 5 persen. Angka ini masih jauh dari standar yang dikeluarkan oleh WHO.

“Jumlah kasus semakin banyak, seiring dengan jumlah tes yang semakin banyak. Artinya jumlah tes harus lebih banyak lagi, karena ada kemungkinan kasus Covid-19 yang banyak belum teridentifikasi,” ucap Menteri.

Mengenai perkembangan program PEN, Menteri Suharso melihat realisasi untuk sektor kesehatan baru mencapai 23,7 persen. Untuk itu perlu didorong kembali realisasi sektor kesehatan, terutama untuk peningkatan kapasitas testing.

Menteri Suharso juga menyampaikan sejumlah rekomendasi serta tindakan yang perlu dilakukan untuk upaya penyelamatan. Pemerintah perlu melakukan tindakan yang extraordinary.

“Pemerintah perlu melakukan tindakan yang extraordinary seperti mengerahkan upaya karantina kasus positif dan pengujian (testing) Covid-19 secara masif, melaksanakan penegakan hukum secara intensif untuk protokol kesehatan masyarakat, mengambil langkah-langkah untuk peningkatan permintaan domestik secara efektif, serta melakukan kerjasama dengan negara lain dalam mengembangkan pengobatan dan vaksin,” imbuh Menteri.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Pemkot Bogor Kini Punya Gedung Pusat Kegawatdaruratan

Senin, 29 Desember 2025 | 10:12

Dana Tunggu Hunian Korban Bencana Disalurkan Langsung oleh Bank Himbara

Senin, 29 Desember 2025 | 10:07

1.392 Personel Gabungan Siap Amankan Aksi Demo Buruh di Monas

Senin, 29 Desember 2025 | 10:06

Pajak Digital Tembus Rp44,55 Triliun, OpenAI Resmi Jadi Pemungut PPN Baru

Senin, 29 Desember 2025 | 10:03

Ketum KNPI: Pelaksanaan Musda Sulsel Sah dan Legal

Senin, 29 Desember 2025 | 09:51

Bukan Soal Jumlah, Integritas KPU dan Bawaslu Justru Terletak pada Independensi

Senin, 29 Desember 2025 | 09:49

PBNU Rukun Lagi Lewat Silaturahmi

Senin, 29 Desember 2025 | 09:37

PDIP Lepas Tim Medis dan Dokter Diaspora ke Lokasi Bencana Sumatera

Senin, 29 Desember 2025 | 09:36

Komisi I DPR Desak Pemerintah Selamatkan 600 WNI Korban Online Scam di Kamboja

Senin, 29 Desember 2025 | 09:24

Pengakuan Israel Atas Somaliland Manuver Berbahaya

Senin, 29 Desember 2025 | 09:20

Selengkapnya