Berita

Ketua Komite Kebijakan Pengendalian Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Airlangga Hartarto/Rep

Politik

Pemerintah Siapkan Perpres Pengadaan Dan Distribusi Vaksin Covid-19

SENIN, 28 SEPTEMBER 2020 | 12:47 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Upaya pemerintah dalam melindungi masyarakat dari infeksi Covid-19 melalui kekebalan buatan, atau biasa disebut vaksinasi, akan diatur melalui sebuah Peraturan Presiden (Perpres).

Ketua Komite Kebijakan Pengendalian Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Airlangga Hartarto menjelaskan, pemerintah kini tengah menyusun Perpres yang terkait Pengadaan dan Distribusi Vaksin Covid-19.

"Terkait rencana vaksinasi, di mana rencana vaksinasi dipersiapkan. Pemerintah sudah menyiapkan Perpres," ujar Airlangga usai mengikuti Rapat Terbatas (Ratas) bersam Presiden Joko Widodo secara virtual, Senin (28/9).


Selain mempersiapkan Perpres, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini juga mengatakan, Komite Kebijakan tengah mempersiapkan beberapa instrumen pendukung teknis vaksinasi untuk masyarakat.

"Kemudian roadmap terkait (pelaksanaan) vaksinasi, kemudian juga dashboard terkait tracing vaksin program," bebernya.

Terkait dengan Roadmap Pelaksanaan Vaksinasi, dijelaskan Airlangga di dalam slide persentasi, akan dibentuk sebuah tim teknis penyusunan roadmap.

Selain itu juga telah dilakukan review timeline penyusanan konsep. Kemudian juga didukung dengan penyusunan Permenkes, dan juga sinkronisasi komunikasi publik.

Sementara yang terkait dengan dashboard tracing vaksin program, akan dilakukan penyusunan one single data yang berbasis Pada data BPJS dan Disdukcapil. Selain itu juga telah diperoleh list parameter untuk penyusunan daftar prioritas penerima vaksin yang digunakan untuk upaya tracing. 

"Terkait dashboard tracing vaksin program, di mana nanti dalam vaksin tersebut perlu dilakukan tracing dan bagaimana efektifitasnya," sambung Airlangga.

Lebih lanjut, Ketua Umum Partai Golkar ini memastikan anggaran untuk kebutuhan vaksinasi sudah dipersiapkan pemerintah, baik yang tercantum di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun ini maupun APBN tahun depan (2021).

"Ada kebutuhan dana vaksin untuk tahun ini sebesar Rp 3,8 triliun dan APBN 2021 disiapkan Rp 18 triliun," demikian Airlangga Hartarto.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Bangun Jembatan Harapan

Minggu, 07 Desember 2025 | 02:46

Distribusi Bantuan di Teluk Bayur

Minggu, 07 Desember 2025 | 04:25

Bahlil Minta Maaf Usai Prank Presiden Prabowo

Selasa, 09 Desember 2025 | 18:00

UPDATE

Kreditur Tak Boleh Cuci Tangan: OJK Perketat Aturan Penagihan Utang Pasca Tragedi Kalibata

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:15

Dolar Melemah di Tengah Data Tenaga Kerja AS yang Variatif

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:00

Penghormatan 75 Tahun Pengabdian: Memori Kolektif Haji dalam Buku Pamungkas Ditjen PHU

Rabu, 17 Desember 2025 | 07:48

Emas Menguat Didorong Data Pengangguran AS dan Prospek Pemangkasan Suku Bunga Fed

Rabu, 17 Desember 2025 | 07:23

Bursa Eropa Tumbang Dihantam Data Ketenagakerjaan AS dan Kecemasan Global

Rabu, 17 Desember 2025 | 07:01

Pembatasan Truk saat Nataru Bisa Picu Kenaikan Biaya Logistik

Rabu, 17 Desember 2025 | 06:46

Dokter Tifa Kecewa Penyidik Perlihatkan Ijazah Jokowi cuma 10 Menit

Rabu, 17 Desember 2025 | 06:35

Lompatan Cara Belajar

Rabu, 17 Desember 2025 | 06:22

Jakarta Hasilkan Bahan Bakar Alternatif dari RDF Plant Rorotan

Rabu, 17 Desember 2025 | 06:11

Dedi Mulyadi Larang Angkot di Puncak Beroperasi selama Nataru

Rabu, 17 Desember 2025 | 05:48

Selengkapnya