Berita

Presiden Amerika Serikat, Donald Trump/Net

Dunia

Konflik Nagorno-Karabakh, AS: Jangan Ada Keterlibatan Pihak Luar

SENIN, 28 SEPTEMBER 2020 | 09:20 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Amerika Serikat (AS) tampaknya akan ikut terjun dalam penyelesaian ketegangan antara Armenia dan Azerbaijan di Nagorno-Karabakh.

Presiden Donald Trump pada Minggu (27/9) mengatakan, pihaknya tengah mencari apa yang dapat dilakukan Washington untuk menghentikan ketegangan.

"Kami melihatnya dengan sangat cermat. Kami memiliki banyak hubungan baik di sana, kami akan melihat apakah kami dapat menghentikannya," ujar Trump di Gedung Putih, seperti dikutip Sputnik.


Sementara itu, pada hari yang sama, Departemen Luar Negeri AS menyatakan bahwa keterlibatan pihak luar mana pun atas ketegangan di Nagorno-Karabakh akan sangat tidak membantu dan hanya memperburuk ketegangan regional.

Untuk itu, departemen meminta pihak-pihak yang bertikai untuk kembali pada mekanisme negosiasi Grup Minsk yang dibentuk Organisasi untuk Keamanan dan Kerja sama di Eropa (OSCE) pada 1992.

Pada Minggu pagi, permusuhan militer antara Armenia dan Azerbaijan di sepanjang garis Nagorno-Karabakh meletus, dengan masing-masing pihak saling menyalahkan karena membahayakan nyawa warga sipil.

Banyak pengamat internasional, termasuk Rusia, PBB dan Prancis, menyatakan keprihatinan mereka tentang konflik tersebut, menyerukan gencatan senjata, sementara Turki menyatakan "dukungan penuh" kepada Azerbaijan.

Armenia telah mengajukan permintaan ke Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa (ECHR) untuk membuat Azerbaijan menghentikan apa yang digambarkan Yerevan sebagai operasi militer terhadap warga sipil di wilayah sengketa Nagorno-Karabakh.

Wilayah tersebut telah menjadi subyek perselisihan antara Yerevan dan Baku sejak akhir 1980-an, ketika kedua negara itu adalah republik Soviet.

Setelah berakhirnya perang Nagorno-Karabakh pada tahun 1994, kedua belah pihak telah mengadakan pembicaraan damai yang dimediasi oleh OSCE Minsk Group di Budapest.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya