Berita

Presiden Amerika Serikat, Donald Trump/Net

Dunia

Konflik Nagorno-Karabakh, AS: Jangan Ada Keterlibatan Pihak Luar

SENIN, 28 SEPTEMBER 2020 | 09:20 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Amerika Serikat (AS) tampaknya akan ikut terjun dalam penyelesaian ketegangan antara Armenia dan Azerbaijan di Nagorno-Karabakh.

Presiden Donald Trump pada Minggu (27/9) mengatakan, pihaknya tengah mencari apa yang dapat dilakukan Washington untuk menghentikan ketegangan.

"Kami melihatnya dengan sangat cermat. Kami memiliki banyak hubungan baik di sana, kami akan melihat apakah kami dapat menghentikannya," ujar Trump di Gedung Putih, seperti dikutip Sputnik.


Sementara itu, pada hari yang sama, Departemen Luar Negeri AS menyatakan bahwa keterlibatan pihak luar mana pun atas ketegangan di Nagorno-Karabakh akan sangat tidak membantu dan hanya memperburuk ketegangan regional.

Untuk itu, departemen meminta pihak-pihak yang bertikai untuk kembali pada mekanisme negosiasi Grup Minsk yang dibentuk Organisasi untuk Keamanan dan Kerja sama di Eropa (OSCE) pada 1992.

Pada Minggu pagi, permusuhan militer antara Armenia dan Azerbaijan di sepanjang garis Nagorno-Karabakh meletus, dengan masing-masing pihak saling menyalahkan karena membahayakan nyawa warga sipil.

Banyak pengamat internasional, termasuk Rusia, PBB dan Prancis, menyatakan keprihatinan mereka tentang konflik tersebut, menyerukan gencatan senjata, sementara Turki menyatakan "dukungan penuh" kepada Azerbaijan.

Armenia telah mengajukan permintaan ke Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa (ECHR) untuk membuat Azerbaijan menghentikan apa yang digambarkan Yerevan sebagai operasi militer terhadap warga sipil di wilayah sengketa Nagorno-Karabakh.

Wilayah tersebut telah menjadi subyek perselisihan antara Yerevan dan Baku sejak akhir 1980-an, ketika kedua negara itu adalah republik Soviet.

Setelah berakhirnya perang Nagorno-Karabakh pada tahun 1994, kedua belah pihak telah mengadakan pembicaraan damai yang dimediasi oleh OSCE Minsk Group di Budapest.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Cegah Penimbunan BBM

Jumat, 05 Desember 2025 | 02:00

Polri Kerahkan Kapal Wisanggeni 8005 ke Aceh

Jumat, 05 Desember 2025 | 03:03

Pesawat Perintis Bawa BBM

Jumat, 05 Desember 2025 | 05:02

UPDATE

Denny Indrayana Ingatkan Konsekuensi Putusan MKMK dalam Kasus Arsul Sani

Selasa, 16 Desember 2025 | 01:30

HAPPI Dorong Regulasi Sempadan Pantai Naik Jadi PP

Selasa, 16 Desember 2025 | 01:22

Pembentukan Raperda Penyelenggaraan Pasar Libatkan Masyarakat

Selasa, 16 Desember 2025 | 01:04

Ijazah Asli Jokowi Sama seperti Postingan Dian Sandi

Selasa, 16 Desember 2025 | 00:38

Inovasi Jadi Kunci Hadapi Masalah Narkoba

Selasa, 16 Desember 2025 | 00:12

DPR: Jangan Kasih Ruang Pelaku Ujaran Kebencian!

Selasa, 16 Desember 2025 | 00:06

Korban Meninggal Banjir Sumatera Jadi 1.030 Jiwa, 206 Hilang

Senin, 15 Desember 2025 | 23:34

Bencana Sumatera, Telaah Konstitusi dan Sustainability

Senin, 15 Desember 2025 | 23:34

PB HMI Tegaskan Putusan PTUN terkait Suhartoyo Wajib Ditaati

Senin, 15 Desember 2025 | 23:10

Yaqut Cholil Masih Saja Diagendakan Diperiksa KPK

Senin, 15 Desember 2025 | 23:07

Selengkapnya