Diplomat Perwakilan Indonesia di PBB, Silvany Austin Pasaribu saat membantah tuduhan perwakilan Vanuatu/Repro
Indonesia menolak tegas tuduhan delegasi Vanuatu terkait tewasnya Pendeta Yeremia Zanambani serta situasi HAM di Papua.
Diplomat Perwakilan Indonesia di PBB, Silvany Austin Pasaribu menyampaikan sanggahan atas fitnah dan tuduhan tersebut dengan mengatakan semestinya Vanuatu tidak perlu mencampuri urusan dalam negeri negara lain.
Tak sungkan-sungkan, Silvany melontarkan bantahan keras dengan menyebut tindakan Vanuatu itu sangat memalukan.
"Saya angkat bicara untuk menggunakan hak jawab Indonesia atas pernyataan yang dibuat oleh Vanuatu. Sangat memalukan bahwa negara ini (Vanuatu) memiliki obsesi yang berlebihan dan tidak sehat tentang bagaimana seharusnya Indonesia menjalankan pemerintahan.
"Sejujurnya, saya bingung bagaimana sebuah negara mencoba untuk mengajarkan negara lain, tapi tidak mengindahkan dan memahami keseluruhan fundamental piagam PBB," ucap Silvany, dalam sesi hak jawab yang ditayangkan di akun Youtube PBB, Minggu (27/9).
"Izinkan saya memberitahu mereka hal berikut agar (mereka bisa) melakukan sesuatu yang benar," lanjut Silvany, melanjutkan dengan menekankan bahwa prinsip fundamental adalah tidak mengintervensi urusan domestik negara anggota lain dan menghormati kedaulatan serta intergritas wilayah negara lain.
"Jadi sampai Anda selesai (dengan urusan negara Anda sendiri) mohon simpan nasihat itu untuk diri Anda sendiri," kata Silvany.
Sekretaris Kedua Fungsi Ekonomi untuk Perutusan Tetap Republik Indonesia Untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, AS, itu juga menyinggung Vanuatu yang bicara tentang hak masyarakat pribumi tetapi tidak menandatangani konvensi internasional.
"Dan bagaimana seseorang bisa bicara tentang mempromosikan hak masyarakat adat, jika ia bahkan tidak menandatangani konvensi internasional tentang hak ekonomi sosial dan budaya sebagai instrumen hak asasi manusia? Hal ini sebenarnya menimbulkan pertanyaan, apakah mereka benar-benar peduli tentang masyarakat adat?"
Silvany mengungkapkan data yang lebih mencengangkan bahwa ternyata Vanuatu belum menandatangani dan meratifikasi konvensi melawan penyiksaan dan perlakuan kejam lainnya yang tidak manusiawi atau merendahkan martabat.
"Nyonya Presiden, izinkan saya memberitahu mereka (Vanuatu): Anda (Vanuatu) bukan representasi orang Papua. Dan berhentilah berkhayal mengenai hal itu!"
Jawaban Silvany tersebut menegaskan bahwa isu Papua selama ini banyak dibesarkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
Silvany mengungkapkan bahwa Indonesia sebagai negara yang memiliki berbagai budaya, ratusan kelompok etnis, suku, dan bahasa, berkomitmen pada isu HAM.
"Kami menghargai perbedaan, menghormati toleransi, dan setiap orang memiliki hak yang sama di negara demokrasi terbesar ketiga di dunia ini,†lanjut wanita yang sebelumnya menjabat sebagai Atase Kedutaan RI di Inggris.
"Orang Papua adalah orang Indonesia. Kita semua berperan penting dalam pembangunan Indonesia. Nyonya Presiden, Indonesia akan membela diri jika terus melanjutkan advokasi separatisme yang dikemukakan di bawah naungan kepedulian HAM.
"Provinsi Papua dan Papua Barat adalah bagian Indonesia yang tidak bisa ditarik kembali sejak tahun 1945. Dia telah secara resmi disahkan oleh PBB dan masyarakat internasional beberapa dekade yang lalu. Itu final, tidak dapat diubah dan permanen. Saya berterima kasih kepada Ibu Presiden," tutup Silvany.
