Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal/RMOL
Ratusan ribu buruh akan menggelar demo dan mogok nasional jika DPR RI tidak segera menghentikan pembahasan klaster ketenagakerjaan dan tidak mempunyai target waktu pembahasan omnibus law RUU Cipta Kerja.
Hal itu disampaikan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal usai mencermati pembahasan omnibus law RUU Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan yang dibahas pada 25-26 September kemarin.
Iqbal bersama KSPSI AGN dan 32 federasi lain meminta agar klaster ketenagakerjaan dikeluarkan dari RUU Cipta Kerja. Selain itu, serikat pekerja juga meminta tidak ada pasal-pasal dalam UU 13/2003 yang diubah atau dikurangi.
"Bila ada permasalahan perburuhan yang belum diatur dalam UU 13/2003, mari kita dialog untuk dimasukkan dalam omnibus law, tapi tidak boleh sedikitpun mengubah apalagi mengurangi isi UU 13/2003," ujar Said Iqbal kepada wartawan, Minggu (27/9).
Pada dasarnya, kata Iqbal, para buruh mendesak panitia kerja Baleg DPR RI menghentikan pembahasan RUU Cipta Kerja lantaran ada kemungkinan pengurangan hak-hak buruh yang diatur dalam UU 13/2003.
“KSPI dan buruh Indonesia menolak keras sistem kejar tayang yang dipaksakan oleh pemerintah dan DPR RI, di mana omnibus law akan disahkan pada tanggal 8 Oktober 2020,†tegas Iqbal.
Bila dalam beberapa hari ke depan masih dilakukan pembahasan pasal demi pasal yang tidak mengakomodir kepentingan kaum buruh, KSPI, KSPSI, AGN dan 32 federasi lainnya akan menggelar aksi besar-besaran.
"Ratusan ribu bahkan tidak menutup kemungkinan jutaan buru (akan demo) sesuai dengan mekanisme konstitusi. Aksi ini akan dilakukan secara begelombang setiap hari di DPR RI dan DPRD di seluruh Indonesia. Kami juga sedang mempertimbangkan untuk melakukan mogok nasional sesuai mekanisme konstitusi,†jelas Iqbal.
Dalam aksinya, berbagai elemen masyarakat juga akan bergabung dengan para buruh, mulai dari mahasiswa, petani, nelayan, masyarakat sipil, masyarakat adat, pegiat lingkungan hidup, penggiat HAM dan lain-lain.
Di sisi lain, pihaknya mengapresiasi sejumlah fraksi di DPR RI yang meminta agar draft RUU Cipta Kerja dikembalikan ke UU 13/2003.
“Namun demikian, bilamana komitmen ini dilanggar oleh DPR RI dan Panja Baleg RUU Cipta Kerja, maka bisa dipastikan perlawanan kaum buruh dan beberapa elemen masyarakat yang lain akan semakin masif,†pungkasnya.
