Berita

Menteri Luar Negeri Belarusia, Vladimir Makei/Net

Dunia

Menlu Belarusia: Barat Pura-pura Peduli Dan Bawa Kekacauan Ke Negara Kita

MINGGU, 27 SEPTEMBER 2020 | 12:00 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Perselisihan antara Belarusia dan Barat diangkat di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Sabtu (26/9).

Menteri Luar Negeri Belarusia, Vladimir Makei menuduh negara-negara Barat berusaha untuk menabur kekacauan dan anarkisme di negara pecahan Uni Soviet tersebut.

"Kami melihat upaya untuk mengguncang situasi di negara ini," ujar Makei kepada Majelis Umum PBB dalam pernyataan virtualnya, seperti dimuat Reuters.


"Gangguan dalam urusan internal kami, sanksi, dan pembatasan lain di Belarusia akan berdampak sebaliknya, dan berbahaya bagi semua orang," sambung dia.

Beberapa waktu terakhir, negara-negara Barat yang diliputi oleh Amerika Serikat (AS), Inggris, dan Kanada diperkirakan akan segera menjatuhkan sanksi pada individu Belarusia atas pemilihan umum (pemilu) yang diduga curang, serta kekerasan terhadap para pengunjuk rasa damai.

"Pernyataan yang penuh dengan sinisme telah dibuat oleh serangkaian kolega Barat kami tentang dugaan kepedulian mereka terhadap kedaulatan dan kesejahteraan Belarusia," terang Makei.

"Pada kenyataannya mereka tidak lain adalah upaya untuk membawa kekacauan dan anarki ke negara kita," imbuhnya.

Belarusia dilanda unjuk rasa besar-besaran untuk menolak hasil pemilihan umum pada 9 Agustus. Hasil pemilu menunjukkan petahana, Presiden Alexander Lukashenko memenangkan masa jabatannya yang keenam dengan lebih dari 80 persen suara.

Para pengunjuk rasa mengatakan, hasil pemilihan di mana Lukashenko mendapatkan lebih dari 80 persen suara adalah sebuah penipuan.

Sebanyak lebih dari 12 ribu orang diketahui telah ditangkap oleh otoritas Belarusia dalam unjuk rasa selama lebih dari sebulan tersebut.

Sementara, oposisi sekaligus penantang Lukashenko, Sviatlana Tsikhanouskaya melarikan diri ke Lihuania sehari setelah pemilu.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya