Dutabesar Malaysia untuk China, Raja Nushirwan Zainal Abidin/Net
Malaysia bukanlah pion dalam persaingan antara China dan Amerika Serikat (AS). Untuk itu, Malaysia tidak akan memihak dan mematuhi sanksi yang dijatuhkan AS terhadap 24 perusahaan China.
Pernyataan tegas tersebut disampaikan oleh Dutabesar Malaysia untuk China, Raja Nushirwan Zainal Abidin saat menanggapi sanksi yang diberikan oleh Washington terhadap perusahaan-perusahaan yang diduga terlibat dalam militerisasi Laut China Selatan.
"Kami tentu memiliki kekuatan untuk memutuskan sendiri dan inilah yang telah kami lakukan," ujar Abidin saat diwawancara dengan Global Times yang dikutip dari The Straits Times, Sabtu (26/9).
Zainal Abidin menegaskan, sejak Malaysia merdeka pada 1957, kebijakan luar negeri yang dianut adalah menjalin hubungan baik dengan semua negara. Hal tersebut, ia katakan, akan terus dipertahankan, termasuk di tengah rivalitas China dan AS di Laut China Selatan.
Lebih lanjut, ia juga menggarisbawahi bahwa Malaysia tidak mengakui sanksi sepihak yang dilakukan oleh negara mana pun.
"Kami hanya mengakui sanksi yang telah disahkan oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), satu-satunya badan yang memiliki kekuatan sah untuk menjatuhkan sanksi kepada negara lain," sambungnya.
Terkait dengan penyelesaikan sengketa Laut China Selatan dengan China, Zainal Abidin mengatakan pihaknya menegakkan prinsip saling menghormati dan kesadaran bersama.
"Masalah ini harus diselesaikan melalui jalur diplomatik," ujarnya.
"Hubungan kami (dengan China) begitu dalam dan luas sehingga Laut China Selatan hanyalah komponen yang sangat kecil dalam hubungan yang lebih luas ini," terang dubes itu.
"Jadi kami selalu mengambil pandangan yang lebih luas dalam perspektif yang lebih luas tentang masalah ini, termasuk perspektif sejarah yang lebih luas, di mana hubungan kami sudah berlangsung ribuan tahun," imbuhnya.
Menanggapi kekhawatiran bahwa sengketa Laut China Selatan akan berkembang menjadi konflik bersenjata, Zainal Abidin mendesak para pihak yang terlibat untuk bertanggung jawab dan berperilaku untuk mempromosikan perdamaian.
Pada Agustus, AS memasukan 24 perusahaan China ke dalam daftar hitamnya karena dianggap berpartisipasi dalam militerisasi Laut China Selatan.
Mengutip
Reuters, beberapa perusahaan yang masuk dalam daftar hitam AS adalah Guangzhou Haige Communications Group, China Communications Construction Co, Beijing Huanjia Telecommunication, Changzhou Guoguang Data Communications, China Electronics Technology Group Corp, dan China Shipbuilding Group.
