Mundurnya Guru Besar Universitas Indonesia (UI) yang juga spesialis urologi Akmal Taher dari Kepala Bidang Penanganan Kesehatan Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19, mengindikasikan ada sesuatu yang salah dalam penanganan Covid-19 di Indonesia.
Karena itu, sikap Akmal Taher adalah wajar dalam rangka memegang prinsip dan tanggungjawab kepada rakyat Indonesia.
Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin saat berbincang dengan
Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu di Jakarta, Sabtu (26/9).
"Jika seorang guru besar mundur. Itu artinya ada yang salah dalam penanganan Covid yang dilakukan pemerintah. Seorang akademisi atau ahli itu berpikir dan bertindaknya objektif, terukur, rasional, dan tak boleh bohong," kata Ujang Komarudin.
"Sebagai bentuk pertanggung jawaban ke rakyat, wajar jika beliau mundur," imbuhnya.
Apalagi, kata Ujang, alasan Akmal Taher mundur dari satgas Covid-19 lantaran menyesalkan tracing dan testing tidak diprioritaskan pemerintah.
"Jika penanganan Covid seperti tracing dan testing tak diprioritaskan, maka penanganan Covidnya akan serampangan dan asal-asalan," tutur Dosen Universitas Al-Azhar Indonesia ini.
"Mundurnya beliau dari satgas Covid 19 itu juga kerugian bagi pemerintah dan rakyat. Bagi pemerintah ilmu dan keahliannya dibutuhkan. Sedangkan bagi rakyat, orang seperti beliau penting karena kepedulian akan nasib dan penderitaan rakyat," demikian Ujang Komarudin.
