Utusan Turki untuk AS Serdar Kilic membantah tuduhan dewan editorial Wall Street Journal yang mengatakan bahwa Turki dan Yunani dapat berperang karena perselisihan maritim.
Kilic mengatakan bahwa narasi artikel WSJ yang terbit pada 10 September lalu dengan judul 'Pertikaian di Mediterania', ditutupi dengan penyederhanaan yang menyiksa dan sebenarnya kenyataan di lapangan jauh lebih rumit.
"Turki bukanlah penyerang di sini, tetapi yang terus-menerus berjuang melawan mereka yang bertujuan untuk mengabaikan dan merusak hak-hak alaminya," tulis kilic dalam artikel opini di surat kabar, seperti dikutip dari Anadolu Agency, Sabtu (26/9).
Dia menuduh Yunani dan Siprus Yunani telah mendeklarasikan zona ekonomi eksklusif, mengeluarkan izin pengeboran, berusaha merebut pendapatan atau membentuk inisiatif multilateral dengan mengabaikan Turki dan hak-hak warga Siprus Turki, dan hal itu telah menyebabkan ketegangan yang saat ini terjadi.
"Upaya untuk mengecualikan Turki, yang memiliki garis pantai terpanjang di kawasan itu, keliru dan tidak dapat diterima," kata Kilic dan dia berjanji Turki akan dengan tegas membela hak kedaulatannya yang sah di wilayah tersebut.
Dalam tulisannya, dewan redaksi WSJ mengatakan konfrontasi Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dengan Yunani karena klaim maritim sesungguhnya dapat diselesaikan melalui diplomasi.
"Pertanyaannya adalah apakah Tuan Erdogan ingin bernegosiasi atau hanya menegaskan kekuasaan Turki," kata dewan tersebut.
"Konflik militer antara Yunani dan Turki tetap menjadi kemungkinan yang tidak mungkin tetapi nyata," lanjutnya.
Kilic mengatakan Turki tidak melanggar bagian orang lain dan tidak akan membiarkan siapa pun melanggar bagian wajarnya yang sah.
"Perdamaian dan stabilitas regional mengharuskan komunitas internasional (dan AS) untuk bertindak tidak memihak," katanya.
Yunani dengan didukung oleh Prancis telah mempermasalahkan eksplorasi energi Turki, mencoba mengurung wilayah maritim Turki berdasarkan pulau-pulau kecil di dekat pantai Turki.
Turki telah mengirim kapal bor dengan pengawalan militer untuk mengeksplorasi energi di landas kontinennya, dengan mengatakan bahwa Ankara dan Republik Turki Siprus Utara juga memiliki hak di wilayah tersebut.
Untuk mengurangi ketegangan, Turki telah menyerukan dialog untuk memastikan pembagian yang adil dari sumber daya kawasan.
