Berita

Presiden Joko Widodo/Net

Politik

Dua Eks Anggota Tim Mawar Jadi Pejabat Di Lingkungan Kemhan, Beathor Suryadi: Harapan Apa Lagi Yang Kita Tunggu

SABTU, 26 SEPTEMBER 2020 | 12:44 WIB | LAPORAN: YELAS KAPARINO

RMOL. Pengangkatan dua petinggi TNI Angkatan Darat sebagai pejabat di lingkungan Kementerian Pertahanan menuai protes dari kalangan akar rumput PDI Perjuangan.

Di mata politisi PDIP Bambang Beathor Suryadi, pengangkatan kedua jenderal bintang satu itu. Brigjen Dadang Hendrayudha dan Brigjen Yulius Selvanus memperlihatkan kelemahan Presiden Joko Widodo.

Dalam Surat Keputusan Presiden 166/TPA Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertahanan yang ditandatangani 23 September lalu,
disebutkan Brigjen Dadang Hendrayudha diangkat menjadi Direktur Jenderal Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan, dan Brigjen Yulius Selvanus sebagai Kepala Badan Instalasi Strategis Pertahanan Kemhan.

disebutkan Brigjen Dadang Hendrayudha diangkat menjadi Direktur Jenderal Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan, dan Brigjen Yulius Selvanus sebagai Kepala Badan Instalasi Strategis Pertahanan Kemhan.

Kedua perwira tinggi TNI Angkatan Darat itu adalah bagian dari Tim Mawar, tim khusus di tubuh Kopassus yang melakukan pengamanan terhadap sejumlah aktivis di tahun 1998. Beberapa di antaranya sampai kini masih hilang.  

“Hancur penegakan hukum. Jokowi merangkul begitu banyak pelaku pelanggar hukum ke dalam Istana. Apa Tim Mawar punya daya tawar politik? Catatan apa yang mereka miliki atas kemenangan Jokowi dan  Kiai Amin sehingga Prabowo bisa menjadi Menteri Pertahanan, lalu mereka ikut dalam kekuasaan?” tanya Beathor.

“Tanpa daya tawar. Tidak ada makan siang gratis. Jokowi merombak tatanan demokrasi,” sambungnya lagi.

Menurut Beathor, seharusnya tujuh jenderal yang ikut memecat Prabowo karena peristiwa penculikan itu malu.

Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Jenderal (Purn) Wiranto harusnya mengundurkan diri karena gagal mencegah masuknya anasir-anasir yang dulu pernah menjadi objek hukum TNI. Adalah Wiranto yang ketika itu menjabat sebagai Panglima ABRI yang memberhentikan Prabowo melalui sidang Dewan Kehormatan Perwira.

“Wiranto gagal memberikan nasehat kepada Jokowi. Harapan apa lagi  yang kita tunggu jika Presiden sudah begini?” kata Beathor lagi.

Dia mengatakan, orangtua dan keluarga mahasiswa dan aktivis yang menjadi korban dalam peristiwa 1997-1998 pasti bersedih melihat kenyataan ini.

“Semoga ibu-ibu yang anaknya hilang dan tewas itu tabah dan kuat menghadapi kebijakan Jokowi yang memalukan dan tidak punya rasa kemanusiaan ini,” demikian kata Beathor yang pernah menjadi Ketua Majelis ProDEM.

Populer

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

Keputusan KIP Kuatkan Keyakinan Ijazah Jokowi Palsu

Minggu, 22 Februari 2026 | 06:18

Roy Suryo Cs di Atas Angin terkait Kasus Ijazah Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 12:12

Harianto Badjoeri Dikenal Dermawan

Senin, 23 Februari 2026 | 01:19

Kasihan Banyak Tokoh Senior Ditipu Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 14:19

Partai Politik Mulai Meninggalkan Jokowi

Selasa, 17 Februari 2026 | 13:05

Sangat Aneh Bila Disimpulkan Ijazah Jokowi Asli

Kamis, 19 Februari 2026 | 18:39

UPDATE

Kuota Internet Hangus Digugat ke Mahkamah Konstitusi

Jumat, 27 Februari 2026 | 00:01

Mantan Personel Militer Filipina Ungkap Skandal Politik Uang Pejabat Negara

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:56

Penanganan Kasus Lapangan Padel Jangan hanya Reaktif Usai Muncul Polemik

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:38

Legislator PKS Soroti Ketimpangan Politik Hukum Laut Nasional

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:22

PLN Enjiniring Raih Dua Penghargaan ITAY 2026

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:17

Tiga Syarat ‘State Capitalism’

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:04

CMNP Minta Sita Jaminan Rumah Hary Tanoe di Beverly Hills

Kamis, 26 Februari 2026 | 22:47

IPK 2025 Anjlok ke 34, Rudy Darsono: Efek Jera Cuma Jualan Politik

Kamis, 26 Februari 2026 | 22:37

Konektivitas Nasional di Daerah Bencana Pulih 100 Persen

Kamis, 26 Februari 2026 | 22:32

BPKH Perkuat Sinergi Investasi Nasional dan Internasional Lewat Revisi UU

Kamis, 26 Februari 2026 | 22:18

Selengkapnya