Kunjungan seorang wartawan asal Amerika Serikat (AS), Ross Andersen ke Chinese Academy of Science di sebuah kota terlarang di barat daya Beijing membuka bagaimana China menggunakan teknologinya untuk meningkatkan otoriter negara.
Di pusat akademi tersebut terdapat Institute of Automation. Andersen menggambarkan institut tersebut sebagai sebuah bangunan biru keperakan yang dikelilingi tiang-tiang dengan banyak kamera.
Andersen membagikan perjalanannya pada musim panas 2019 ke institut tersebut melalui artikel The Atlantic bertajuk "The Panopticon Is Already Here" yang dirilis pada September tahun ini.
Institut tersebut ketika itu tengah mengembangkan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI).
Andersen mengisahkan, ketika mengunjungi institut tersebut, ia hanya membawa gawai dan laptop dengan data yang telah dihapus sebelumnya. Mengingat mengunjungi China untuk hal yang sensitif berisiko dilanda serangan siber dan malware.
Selama ini, pemerintahan Xi Jinping telah menggunakan teknologi untuk mengawasi rakyatnya.
Menjelang Olimpiade Beijing 2008, dinas keamanan China mencapai tingkat kontrol baru atas internet negara itu. Selama wabah virus corona, pemerintah Xi sangat bergantung pada perusahaan swasta yang memiliki data pribadi sensitif.
China sendiri selama ini sudah memiliki ratusan juta kamera pengintai yang tersebar ke seluruh negeri.
"Sebagian besar rekaman yang dikumpulkan oleh kamera China diurai oleh algoritme untuk berbagai jenis ancaman keamanan. Dalam waktu dekat, setiap orang yang memasuki ruang publik dapat diidentifikasi, secara instan, dengan AI yang mencocokkannya dengan lautan data pribadi, termasuk setiap komunikasi teks mereka, dan skema konstruksi protein satu-satunya di tubuh mereka," terang Andersen.
Dalam proses tersebut, algoritme akan dapat merangkai poin data dari berbagai sumber, mulai dari catatan perjalanan, teman dan kolega, kebiasaan membaca, pembelian, untuk memprediksi perlawanan politik sebelum hal itu terjadi.
Pada dasarnya, Andersen mengatakan, Xi ingin menggunakan AI untuk membangun sistem kontrol digital sosial, khususnya untuk mengidentifikasi para pembangkang.
Di tengah wabah Covid-19, China menggunakan teknologi tersebut untuk membedakan orang yang dicurigai telah terpapar menggunakan kode warna, hijau, kuning, merah.
"Dalam sistem kontrol sosial digital yang canggih, kode seperti ini juga dapat digunakan untuk menilai kelonggaran politik yang dirasakan seseorang," sambungnya.
Bukan hanya di dalam negeri, China juga mulai mengembangkan sistem serupa ke berbagai penjuru dunia. Caranya tidak lain menggunakan proyek Belt and Road Initiatives (BRI).
Teknologi tersebut mengancam miliaran orang di berbagai belahan dunia mendapatkan kebebasan politik.
Dengan AI, Xi dapat membangun aparat otoriter paling menindas dalam sejarah. China sendiri memiliki mitra komerial sendiri mulai dari SenseTime, CloudWalk, Megvii, Hikvision, iFlytek, hingga Meiya Pico.
Xi juga telah melakukan uji coba terhadap minoritas muslim di Xinjiang. Di mana AI dibuat untuk mengidentifikasi para minoritas.
Menanggapi hal ini, mantan asisten Peter Thiel yang dipilih Donald Trump untuk menjadi kepala pejabat teknologi pemerintah AS, Michael Kratsios mengatakan, kepemimpinan teknologi negara demokrasi sangat lah penting.
"Jika kita ingin memastikan bahwa nilai-nilai Barat dipanggang ke dalam teknologi masa depan, kami perlu memastikan bahwa kita memimpin dalam teknologi tersebut," terangnya.
Terlepas dari langkah besar China, analis industri berharap Amerika dapat mempertahankan keunggulan AI saat ini setidaknya selama satu dekade lagi.
Walau begitu, saat ini China sudah mengembangkan alat pengawasan baru yang kuat, dan mengekspornya ke lusinan otokrasi dunia nyata dan calon otokrasi.
Selama beberapa tahun ke depan, teknologi tersebut akan disempurnakan dan diintegrasikan ke dalam sistem pengawasan yang mencakup semua yang dapat dipasang dan dimainkan oleh para diktator.
