Berita

Mantan Direktur Operasi AirNav Indonesia, Wisnu Darjono/RMOL

Nusantara

Lalu Lintas Penerbangan Sepi, AirNav Indonesia Harus Cari Inovasi Menekan Pengeluaran

JUMAT, 25 SEPTEMBER 2020 | 16:07 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

AirNav atau Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia menjadi salah satu pihak yang dibuat pusing dengan pandemi Covid-19.

Lalu lintas penerbangan yang sepi membuat AirNav harus memutar otak, mencari inovasi-inovasi baru untuk menekan pengeluaran.

Mantan Direktur Operasi AirNav Indonesia, Wisnu Darjono mengurai, ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh lembaga tersebut untuk menekan pengeluaran, sembari terus meningkatkan kualitas layanan.


"Saya pikir dalam situasi krisis seperti ini, aviation leader harus mampu mencari cara untuk bagaimana meningkatkan kinerja," ujar Wisnu dalam webinar Pusat Studi Air Power Indonesia (PSAPI) bertajuk "The Contribution of Indonesia Aviation Industry Toward Escaping From Covid-19 Pandemic" pada Jumat (25/9).

Wisnu mengatakan, AirNav Indonesia dapat melakukan pengembangan produk dengan mengandalkan IT dan teknologi-teknologi penerbangan mordern.

"Dalam hal ini contoh memanfaatkan rute PBN (Performance Based Navigation) yang mengandalkan satelit, kemudian juga memanfaatkan ANSP (Air Navigation Service Provider) untuk mengurangi pengeluaran," terangnya.

Selain itu, Presiden The Center Strategic for Aviation Studies (CSAS) tersebut juga mengatakan, penggunaan listri harus dikurangi untuk menekan cash.

Di sisi lain, pandemi Covid-19 ini juga dapat dimanfaatkan oleh AirNav untuk melakukan evaluasi penggunaan civilian enclave airport, yaitu memisahkan penggunaan bandara sipil dan militer.

"Mengevaluasi modal seperti di Kualanamu. Jadi airport militer khusus militer, airport sipil untuk sipil. jadi pengeluarannya lebih kecil," tambahnya.

Inovasi-inovasi tersebut sangat diperlukan oleh AirNav yang tidak mendapatkan jatah dari APBN sementara lalu lintas penerbangan saat ini sangat sepi.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya