Joko Widodo bersama Airlangga Hartarto/Net
Pandemi Covid-19 tidak boleh dijadikan komoditas isu politik untuk kepentingan pribadi atau golongan. Pandemi ini merupakan kawah candradimuka bagi warga bangsa Indonesia. Pasalnya, nilai gotong-royong lebih dibutuhkan dibanding beradu argumentasi di media.
Demikian disampaikan Sekretaris Jenderal Lembaga Pemantau Penanggulangan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (LPPC19-PEN), Agung Eka Dharma menyoroti sikap para politisi nasional di Indonesia belakangan ini.
Sikap tersebut terkait dengan penanganan pandemi Covid-19 yang hingga saat ini masih terus dilakukan oleh berbagai pihak. LPPC19-PEN menyayangkan sikap para politisi tersebut.
"Pandemi Covid-19 ini momentum untuk membangun kesadaran warga bangsa. Kita tidak boleh menjadikannya momentum kematian nurani dan logika. Lakukan apa saja yang kita bisa, itu jauh lebih baik dibanding menyalahkan pemerintah," katanya, Jumat (25/9).
Dharma mencontohkan imbauan yang dilakukan oleh Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto tentang penguatan sektor mikro. Menurut dia, imbauan tersebut sangat positif untuk merangsang pertumbuhan benteng terakhir ekonomi nasional itu.
"Saya sepakat dengan Pak Menteri bahwa sektor mikro ekonomi nasional harus dikuatkan. Kita masih lebih baik dengan negara lain, tentu saja ini potensi. Meskipun, siklus penurunan itu ada, tetapi tidak ada kata terlambat. Seharusnya, politisi itu ikut turun mem-back up sektor UMKM, bukan sebar isu di media," ujarnya.
Selain itu, LPPC19-PEN juga menyoroti terkait kebijakan PSBB di DKI Jakarta. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Umum LPPC19-PEN, Arief Puyouno. Menurut dia, kebijakan PSBB merupakan tindakan yang tidak terukur dengan baik.
"PSBB itu kan hal biasa, kondisinya memang darurat dan itu diatur dalam undang-undang. Nah, dengan cara gembar-gembor dan permainan kata-kata, ini menjadi kontraproduktif. Akibatnya, timbul kepanikan di sana-sini. Istilah 'rem darurat' itu kan menggelikan, dan ngawur, masa saat new normal diberlakukan justru lengah dan teledor menerapkan protokol kesehatan pada masyarakat di Jakarta," tuturnya.
Arief meyakini Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan berada dalam kondisi sadar baik secara pribadi maupun sebagai pejabat publik. Secara pribadi dirinya sadar bahwa pernyataannya akan menimbulkan suasana kepanikan. Selain itu, sebagai pejabat publik pun dirinya sadar bahwa status PSBB DKI Jakarta masih belum dicabut.
"Sudah direm darurat juga angka suspect Covid-19 tetap mengalami kenaikan di Jakarta ini. Ini akibat kemampuan mengolah kata lebih dominan dibandingkan dengan kemampuan bertindak," katanya.
Arief menyerukan semua pihak untuk mengawal dana bantuan sosial Covid-19. Menurut dia, selama PSBB berlangsung pemerintah diharuskan untuk mengalokasikan anggaran tersebut untuk masyarakat. Karena itu, sikap pro aktif unsur pemerintah, wakil rakyat dan unsur silet majority sangat diperlukan.
"Kegemaran kepala daerah ini kan merengek meminta bantuan pemerintah pusat. Abis 'rem mendadak' itu kan ada bantuan pemerintah pusat yang nyaris Rp 12 triliun. Jadi ini harus kita awasi bersama. Silent majority yang selama ini diam, harus pro aktif, pemerintah pro aktif, wakil rakyat juga begitu," ujarnya.
Politisi senior nasional itu juga menambahkan bahwa seharusnya Jakarta mampu hidup dan menghidupkan masyarakatnya sendiri. Pasalnya, APBD daerah khusus ibukota itu sangat besar, dengan potensi pendapatan yang besar pula.
"Kalau masih menyalahkan pemerintah pusat, enggak etis lah. Harusnya Jakarta sendiri mampu kok sebenarnya, enggak perlu merengek bantuan ke pusat. PAD kan besar sekali itu," demikian Arief Puyouno.
