Berita

Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres/Net

Dunia

AS Dikeroyok Di Dewan Keamanan PBB, Sekjen Antonio Guterres: Kita Gagal

JUMAT, 25 SEPTEMBER 2020 | 09:47 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Antonio Guterres sangat prihatin dengan situasi hubungan antar negara saat ini, di tengah krisis kesehatan akibat virus corona melanda.

Perseteruan antara Amerika Serikat (AS) dan China di tengah serangkaian pertemuan Sidang Umum PBB telah meningkatkan ketegangan yang memicu perpecahan dan kekacauan.

Di sisi lain, infeksi virus corona di dunia sudah mencapai 30 juta dengan hampir 1 juta orang meninggal dunia.


"Pandemi adalah ujian nyata kerja sama internasional, tes yang pada dasarnya kita gagal," ujar Guterres dalam pertemuan Dewan Keamanan PBB pada Kamis (24/9).

Pernyataan Guterres sendiri merujuk pada kondisi pertemuan Dewan Keamanan PBB yang kacau, di mana perselisihan antar negara terjadi.

Dalam pertemuan tersebut, beberapa negara, terutama Rusia dan China mengeroyok AS yang dianggap mereka memanfaatkan pandemi Covid-19 untuk menutupi kesalahan di dalam negeri, ketika Presiden Donald Trump berusaha mendapatkan masa jabatannya yang kedua.

"Kami melihat upaya dari masing-masing negara untuk menggunakan situasi saat ini untuk memajukan kepentingan sempit mereka saat ini, untuk menyelesaikan masalah dengan pemerintah yang tidak diinginkan atau pesaing politik," tutur Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri China, Wang Yi menyindir AS dengan mengatakan negara-negara harus membuang mentalitas Perang Dingin.

Menteri Negara Inggris untuk Asia Selatan dan Persemakmuran, Tariq Ahmad juga menyindir AS dengan mengatakan saat ini bukan waktunya untuk menolak lembaga internasional.

Pernyataan tersebut merujuk pada keinginan AS untuk mencabut diri dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang berbasis di Jenewa.

Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Prancis, Jean-Yves Le Drian juga tampaknya mengecam AS dengan mengatakan pandemi tidak boleh digunakan untuk merusak semua usaha PBB selama beberapa dekade terakhir.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya