Berita

Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres/Net

Dunia

AS Dikeroyok Di Dewan Keamanan PBB, Sekjen Antonio Guterres: Kita Gagal

JUMAT, 25 SEPTEMBER 2020 | 09:47 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Antonio Guterres sangat prihatin dengan situasi hubungan antar negara saat ini, di tengah krisis kesehatan akibat virus corona melanda.

Perseteruan antara Amerika Serikat (AS) dan China di tengah serangkaian pertemuan Sidang Umum PBB telah meningkatkan ketegangan yang memicu perpecahan dan kekacauan.

Di sisi lain, infeksi virus corona di dunia sudah mencapai 30 juta dengan hampir 1 juta orang meninggal dunia.


"Pandemi adalah ujian nyata kerja sama internasional, tes yang pada dasarnya kita gagal," ujar Guterres dalam pertemuan Dewan Keamanan PBB pada Kamis (24/9).

Pernyataan Guterres sendiri merujuk pada kondisi pertemuan Dewan Keamanan PBB yang kacau, di mana perselisihan antar negara terjadi.

Dalam pertemuan tersebut, beberapa negara, terutama Rusia dan China mengeroyok AS yang dianggap mereka memanfaatkan pandemi Covid-19 untuk menutupi kesalahan di dalam negeri, ketika Presiden Donald Trump berusaha mendapatkan masa jabatannya yang kedua.

"Kami melihat upaya dari masing-masing negara untuk menggunakan situasi saat ini untuk memajukan kepentingan sempit mereka saat ini, untuk menyelesaikan masalah dengan pemerintah yang tidak diinginkan atau pesaing politik," tutur Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri China, Wang Yi menyindir AS dengan mengatakan negara-negara harus membuang mentalitas Perang Dingin.

Menteri Negara Inggris untuk Asia Selatan dan Persemakmuran, Tariq Ahmad juga menyindir AS dengan mengatakan saat ini bukan waktunya untuk menolak lembaga internasional.

Pernyataan tersebut merujuk pada keinginan AS untuk mencabut diri dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang berbasis di Jenewa.

Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Prancis, Jean-Yves Le Drian juga tampaknya mengecam AS dengan mengatakan pandemi tidak boleh digunakan untuk merusak semua usaha PBB selama beberapa dekade terakhir.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

UPDATE

Tertekan Lonjakan Minyak, Harga Emas Dunia Anjlok ke Level 4.254 Dolar AS

Senin, 28 September 2026 | 08:30

Iran Siap Hadapi "Perang Kiamat" dengan AS

Senin, 28 September 2026 | 08:12

Jalan Terbuka Bagi Dividen BEI: Proses Demutualisasi Masuki Tahap Pengkajian Saham

Senin, 28 September 2026 | 07:52

Halal Jangan Berhenti di Sertifikat

Senin, 28 September 2026 | 07:38

IAMI Lahir di Jakarta, Nasaruddin Umar Jadi Presiden Pertama

Senin, 28 September 2026 | 07:07

APH Harus Turun Tangan Tertibkan Tarif Parkir Tak Wajar

Senin, 28 September 2026 | 07:05

Kejagung Didesak Bongkar Mata Rantai Uang Chromebook

Senin, 28 September 2026 | 06:47

Pagar Nusa Kukuhkan 25 Kader Pasukan Inti di Taiwan

Senin, 28 September 2026 | 06:42

Indonesia Ikut Ajang WSC 2026 di Shanghai, Ini Manfaatnya

Senin, 28 September 2026 | 06:20

Ekosistem Logistik di Kawasan Timur Masih Penuh Tantangan

Senin, 28 September 2026 | 05:54

Selengkapnya