Pakar Otonomi Daerah (Otda) Djohermansyah Djohan/Net
Ada beberapa alasan yang dimungkinkan menjadi dasar pemerintah dan DPR RI tetap menggelar pilkada serentak digelar tahun ini meski ancaman virus Covid-19 masih tinggi di Tanah Air.
"Mengapa pemerintah dari perspektif Otda tidak tunda ke 2021? Kok ditundanya ke Desember, yang tadinya kan 23 September di tahun 2020 juga? Rupanya memang ada macam-macam alasan penjelasan yang diberikan soal penundaan itu. Tapi saya lihat dari segi lain," ujar Pakar Otonomi Daerah (Otda) Djohermansyah Djohan dalam diskusi virtual bertajuk 'Pilkada di Tengah Corona, Mengapa Harus Ditunda' yang digelar Dewan Nasional Pergerakan Indonesia Maju (DN-PIM), Kamis (24/9).
Lebih lanjut, Djohermansyah memaparkan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi di balik keputusan pemerintah yang tetap melanjutkan Pilkada.
Dia mengatakan, patut dicurigai alasan kuat Pilkada tetap digelar tahun ini karena adanya kepentingan di antara stakeholder yang terlibat di dalamnya, salah satunya ialah para kepala daerah petahana yang kembali mencalonkan diri.
"Petahana itu dalam praktiknya berusaha ketika supaya dia masih menjabat digelar pilkada. Kalau dia mau menang dengan mudah, maka pilkada harus tahun ini. Jadi saya memperkirakan memang petahana melakukan lobi-lobi kepada para pembuat kebijakan, termasuk parpol agar jangan tunda lama-lama supaya kami (petahana) masih dalam jabatan," sambungnya.
Selain itu, Djohermansyah juga melihat kemungkinan Pilkada tidak akan ditunda kembali karena ada kepentingan partai politik di dalam pesta demokrasi daerah lima tahunan ini.
Di mana menurutnya, kepentingan parpol pengusung paslon kepala daerah dan wakil kepala daerah erat kaitannya dengan syarat pencalonan, yaitu threshold 20 persen kursi dan atau 25 persen suara parpol yang mengindikasikan adanya politik transaksional di dalamnya.
"Saya mengira dan meduga parpol ini sebetulnya ribut di publik, keras sekali dugaan menerima uang mahar dari para calon. Supaya para calon dapat kendaraan parpol, ramai-ramai kemarin ke Jakarta supaya dapat surat. Kemungkinan juga itu ada kaitan dengan uang mahar yang diteirma. Jadi 'jangan tunda lama-lama, kita sudah komitmen'," lanjutnya.
Selain itu, Djoermansyah juga menyebutkan pihak-pihak lain yang dimungkinkan ikut ke dalam lingkaran kongkalikong para penguasa politik tersebut. Yakni di antaranya para pejabat yang berkuasa dan berhak mengatur terkait penyelenggara pemilu dan juga pembisnis.
Menurutnya, para pejabat pembuat kebijakan memiliki kepentingan agar pilkada tetap digelar tahun ini. Sebab, masih kata dia, pejabat yang terlibat dalam pembuatan kebijakan juga menginginkan jagoannya menang di pilkada 2020.
"Dan tidak ditunda karena ada kepentingan pebisnis, ada politikal ekonomi. Pebisnis yang ekonominya sudah tak gerak, ada ruang-ruang untuk cari duit pilkada yang bisa dimainkan. Ada dana APBN, APBD yang dikucurkan dalam penyelnggaraan pilkada dan ada dana-dana paslon sendiri," demikian Djoermansyah Djohan.
