Berita

Mantan Panglima TNUI, Gatot Nurmantyo saat ulas alasan kebangkitan PKI/Repro

Politik

Ini Alasan Gatot Nurmantyo Yakin PKI Gaya Baru Semakin Nyata

KAMIS, 24 SEPTEMBER 2020 | 22:16 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Mantan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengungkapkan sejumlah alasan bahwa bahaya laten komunis gaya baru semakin nyata.

Keyakinannya itu diungkapkan Gatot dalam wawancara ekslusif di salah satu stasiun televisi swasta nasional pada Kamis (24/9).

"Semakin hari semakin real. Tidak usah mundur ke belakang, mulai dari 2008 aja sudah tidak ada pelajaran G30S PKI," ujar Gatot Nurmantyo.


"Kemudian, langsung saja deh yang jelas-jelas Ribka Tjiptaning mengatakan bahwa aku bangga menjadi anak PKI. Kemudian menyatakan bahwa peristiwa G30S/PKI itu adalah pelakunya yang membantai adalah TNI," sambungnya.

Gatot juga menyebut bahwa anak-anak dan keturunan PKI banyak yang masuk PDI Perjuangan dari cabang hingga pengurus pusat.

"Kemudian mengatakan bahwa anak-anak keturunan PKI itu masuk di PDIP mulai dari cabang sampai dengan Pusat," kata Gatot.

Teranyar, lanjut Gatot, kebangkitan PKI itu semakin nyata dengan adanya upaya menyelinap ke dalam perundang-undangan melalui RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP).

Di mana sejumlah Pasal mengindikasikan PKI.

"Yang teraktual yang tidak terbantahkan, karena memang PKI atau komunis itu tidak bisa terlihat tapi bisa dirasakan. Contohnya RUU HIP, Pasal 7 Ayat 2 itu mengajukan Trisila; Nasionalisme, Sosial Demokratik dan Ketuhanan Yang Berkebudayaan, nomor tiga. Bahkan dipres jadi Ekasila. Kemudian, pada Pasal 5 Ayat 1 bahwa sendi pokoknya adalah keadilan sosial," tuturnya.

"Mari kita lihat. Bahwa di dalam Pancasila yang pertama adalah Ketuhanan YME makanya dikuatkan lagi di UUD 1945 Pasal 29 Ayat 1 dasar adalah Ketuhanan YME," imbuhnya.

Menurut Gatot, yang dikatakan sendi pokok keadilan sosial itu sama dengan manifestasi petinggi PKI, DN Aidit pada tahun 1963.

"Bayangkan Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi Ketuhanan Yang Berkebudayaan. Yang tadinya menjadi dasar adalah Ketuhanan YME menjadi keadilan sosial," urainya.

"Ini jelas, jelas saya punya keyakinan yang utuh," imbuh Gatot.

"Kemudian, ingat TAP MPRS XXV 1966 tidak dimasukkan dalam dasar. Tidak ada dalam RUU HIP. Yang melarang organisasi Komunisme Leninisme Marxisme. Kan gitu. Nah inilah upaya menghapus TAP MPR tidak bisa, diganti dengan RUU. RUU HIP kan satu indikasi yang saya sinyalir bahwa itu kebangkitan Neo PKI, Neo Komunis," demikian Gatot Nurmantyo.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

Desakan Pecat Nusron Mencuat, Ahmad Doli Memungkinkan jadi Pengganti

Minggu, 20 September 2026 | 05:26

UPDATE

KPK Terbitkan Sprindik Baru Terkait TPPU Wali Kota Madiun Maidi

Rabu, 23 September 2026 | 18:27

Pemerintah Sediakan Pendidikan Gratis Mulai TK hingga SMA Lewat Dana BOS

Rabu, 23 September 2026 | 18:19

IHSG-Rupiah Kompak Parkir di Zona Hijau Usai BI Tahan Suku Bunga

Rabu, 23 September 2026 | 17:58

Beli Tiket MotoGP Indonesia 2026 via wondr by BNI Diskon hingga Rp300 Ribu

Rabu, 23 September 2026 | 17:41

Anggota DPRD Hingga Petinggi LSM Diperiksa KPK dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 23 September 2026 | 17:38

Prabowo Bentuk Tim Khusus Kaji Rencana Gratiskan Kuliah di PTN

Rabu, 23 September 2026 | 17:34

Bos BI Ungkap Investasi Asing Masuk RI Rp7,1Triliun, Ditopang SBN

Rabu, 23 September 2026 | 17:18

Legislator Nasdem Dorong Pembenahan Pelayaran, Belajar dari Kereta Api

Rabu, 23 September 2026 | 17:09

Pemerintah Bisa Lebih Repot Bila Daya Beli Kelas Menengah Terus Tertekan

Rabu, 23 September 2026 | 17:01

Prabowo Pantau Karhutla Sumatra-Kalimantan, 209,78 Hektare Masih Dipadamkan

Rabu, 23 September 2026 | 16:52

Selengkapnya