Berita

Mantan Panglima TNUI, Gatot Nurmantyo saat ulas alasan kebangkitan PKI/Repro

Politik

Ini Alasan Gatot Nurmantyo Yakin PKI Gaya Baru Semakin Nyata

KAMIS, 24 SEPTEMBER 2020 | 22:16 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Mantan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengungkapkan sejumlah alasan bahwa bahaya laten komunis gaya baru semakin nyata.

Keyakinannya itu diungkapkan Gatot dalam wawancara ekslusif di salah satu stasiun televisi swasta nasional pada Kamis (24/9).

"Semakin hari semakin real. Tidak usah mundur ke belakang, mulai dari 2008 aja sudah tidak ada pelajaran G30S PKI," ujar Gatot Nurmantyo.


"Kemudian, langsung saja deh yang jelas-jelas Ribka Tjiptaning mengatakan bahwa aku bangga menjadi anak PKI. Kemudian menyatakan bahwa peristiwa G30S/PKI itu adalah pelakunya yang membantai adalah TNI," sambungnya.

Gatot juga menyebut bahwa anak-anak dan keturunan PKI banyak yang masuk PDI Perjuangan dari cabang hingga pengurus pusat.

"Kemudian mengatakan bahwa anak-anak keturunan PKI itu masuk di PDIP mulai dari cabang sampai dengan Pusat," kata Gatot.

Teranyar, lanjut Gatot, kebangkitan PKI itu semakin nyata dengan adanya upaya menyelinap ke dalam perundang-undangan melalui RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP).

Di mana sejumlah Pasal mengindikasikan PKI.

"Yang teraktual yang tidak terbantahkan, karena memang PKI atau komunis itu tidak bisa terlihat tapi bisa dirasakan. Contohnya RUU HIP, Pasal 7 Ayat 2 itu mengajukan Trisila; Nasionalisme, Sosial Demokratik dan Ketuhanan Yang Berkebudayaan, nomor tiga. Bahkan dipres jadi Ekasila. Kemudian, pada Pasal 5 Ayat 1 bahwa sendi pokoknya adalah keadilan sosial," tuturnya.

"Mari kita lihat. Bahwa di dalam Pancasila yang pertama adalah Ketuhanan YME makanya dikuatkan lagi di UUD 1945 Pasal 29 Ayat 1 dasar adalah Ketuhanan YME," imbuhnya.

Menurut Gatot, yang dikatakan sendi pokok keadilan sosial itu sama dengan manifestasi petinggi PKI, DN Aidit pada tahun 1963.

"Bayangkan Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi Ketuhanan Yang Berkebudayaan. Yang tadinya menjadi dasar adalah Ketuhanan YME menjadi keadilan sosial," urainya.

"Ini jelas, jelas saya punya keyakinan yang utuh," imbuh Gatot.

"Kemudian, ingat TAP MPRS XXV 1966 tidak dimasukkan dalam dasar. Tidak ada dalam RUU HIP. Yang melarang organisasi Komunisme Leninisme Marxisme. Kan gitu. Nah inilah upaya menghapus TAP MPR tidak bisa, diganti dengan RUU. RUU HIP kan satu indikasi yang saya sinyalir bahwa itu kebangkitan Neo PKI, Neo Komunis," demikian Gatot Nurmantyo.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Bahlil Minta Maaf Usai Prank Presiden Prabowo

Selasa, 09 Desember 2025 | 18:00

Ini Susunan Lengkap Direksi dan Komisaris bank bjb

Selasa, 09 Desember 2025 | 17:12

Pidato Prabowo buat Roy Suryo: Jangan Lihat ke Belakang

Senin, 08 Desember 2025 | 12:15

UPDATE

BNN-BNPP Awasi Ketat Jalur Tikus Narkoba di Perbatasan

Jumat, 19 Desember 2025 | 00:09

Perkuat Keharmonisan di Jakarta Lewat Pesona Bhinneka Tunggal Ika

Jumat, 19 Desember 2025 | 00:01

Ahmad Doli Kurnia Ditunjuk Jadi Plt Ketua Golkar Sumut

Kamis, 18 Desember 2025 | 23:47

Ibas: Anak Muda Jangan Gengsi Jadi Petani

Kamis, 18 Desember 2025 | 23:26

Apel Besar Nelayan Cetak Rekor MURI

Kamis, 18 Desember 2025 | 23:19

KPK Akui OTT di Kalsel, Enam Orang Dicokok

Kamis, 18 Desember 2025 | 23:12

Pemerintah Didorong Akhiri Politik Upah Murah

Kamis, 18 Desember 2025 | 23:00

OTT Jaksa oleh KPK, Kejagung: Masih Koordinasi

Kamis, 18 Desember 2025 | 22:53

Tak Puas Gelar Perkara Khusus, Polisi Tantang Roy Suryo Cs Tempuh Praperadilan

Kamis, 18 Desember 2025 | 22:24

Menkeu Purbaya Bantah Bantuan Bencana Luar Negeri Dikenakan Pajak

Kamis, 18 Desember 2025 | 22:24

Selengkapnya