Berita

Presiden Joko Widodo saat pidato virtual di Sidang Umum PBB/Net

Editorial

Pidato Jokowi Menyentil Kepongahan China

KAMIS, 24 SEPTEMBER 2020 | 15:33 WIB | OLEH: WIDIAN VEBRIYANTO

Pidato perdana Presiden Joko Widodo di Sidang Umum PBB pada Rabu (23/9) patut diapresiasi. Khususnya saat Jokowi menitikberatkan pidatonya pada pembenahan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB).

Mulanya, mantan walikota Solo itu menjelaskan hakekat pembentukan PBB, yaitu untuk mencegah perang besar kembali meletus di muka bumi. PBB dibentuk 75 tahun lalu agar dunia bisa lebih damai, stabil, dan sejahtera. 


Masuk ke dalam inti kritiknya, Jokowi langsung mempertanyakan apakah PBB berhasil mewujudkan impian dunia tersebut. Tegas Jokowi menjawab, belum.


Konflik, kemiskinan, dan kelaparan yang masih berlangsung jadi acuan Jokowi memberi jawaban lugas. Secara substansi, Jokowi juga menilai bahwa prinsip-prinsip Piagam PBB dan hukum internasional yang kerap tidak diindahkan menjadi penyebabnya. Termasuk, penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas wilayah.

Penghormatan pada kedaulatan dan integritas wilayah yang dipersoalkan Presiden Joko Widodo menarik diulas lebih jauh.

Apalagi jika menilik ketegangan Indonesia dengan China di Laut Natuna Utara, yang menjadi wilayah Indonesia. Di mana China selalu konsisten mengabaikan hukum internasional di kawasan tersebut dan menggunakan klaim kuno tentang perairan tradisional mereka.

Klaim nine dashed-line China di Laut China Selatan setidaknya telah mengabaikan kenyataan bahwa setelah Perang Dunia II banyak negara baru yang memiliki hak kedaulatan atas wilayah perairan yang diakui berbagai perjanjian internasional, seperti UNCLOS 1982.

Pengabaian China pada hukum internasional juga kembali ditunjukkan saat mereka digugat Filipina ke Permanent Court of Arbitration (PCA) di Belanda, tahun 2013. Di tahun 2016, PCA memutuskan bahwa China tidak memiliki hak atas perairan Filipina.

Tapi China seolah menganggap keputusan itu tidak ada dan melanjutkan eksplorasi di Laut China Selatan.

Di tahun 2019, China mulai masuk dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia tanpa izin. Mereka bahkan marah karena Indonesia menggunakan nama Laut Natuna Utara untuk wilayah perairan Natuna yang menjadi hak kedaulatan Indonesia.

Ulah China ini membuat pemerintah Indonesia naik pitam. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi langsung mengeluarkan pernyataan sikap Indonesia tentang klaim China.

Menlu Retno mengaakan bahwa posisi Indonesia tidak akan pernah mengakui nine dashed-line atau 9 garis putus-putus yang diklaim China. Sebab, klaim itu tidak berdasarkan pada hukum internasional yang berlaku.

Kembali ke pidato Jokowi. Tentu Jokowi menimbang betul apa yang hendak disampaikan di podium Sidang Umum PBB. Permintaan agar PBB berbenah dengan cara membuat semua negara tunduk pada hukum internasional seolah menjadi jurus agar China tidak pongah.

Sekalipun memiliki hak veto, negeri tirai bambu itu tetap harus ikut dan patuh pada aturan bersama. China harus tetap hormat pada kedaulatan dan integritas wilayah lain.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Sjafrie Kumpulkan para Jenderal Kemhan Bahas Potensi Ancaman

Sabtu, 07 November 2026 | 04:26

UPDATE

Gerindra Bakal Terbebani Jika Prabowo Ajukan Kadernya Cawapres

Rabu, 18 November 2026 | 04:33

Gibran sudah Mundur, tapi Kasus Pidananya Tetap Lanjut

Rabu, 18 November 2026 | 04:16

Diduga Palsu, Periksa Dokumen Ijazah Gibran di Laboratorium Forensik

Rabu, 18 November 2026 | 04:05

OJK-LPS Teken Juklak Pertukaran Data untuk Program Penjaminan Polis Asuransi

Rabu, 18 November 2026 | 03:51

Relokasi Badak Bisa Lukai Perasaan Masyarakat Banten

Rabu, 18 November 2026 | 03:43

Jangan cuma Gibran, Ijazah Anggota DPR hingga Menteri Wajib Diverifikasi

Rabu, 18 November 2026 | 03:10

Pembentukan Yonif TP Bukan untuk Militerisasi Pemda

Rabu, 18 November 2026 | 02:25

Tempo Scan Tuntaskan Rangkaian Bantuan Kemanusiaan

Rabu, 18 November 2026 | 02:14

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Irjen Eko Hadi Menyesal Usai Dipecat Polri

Rabu, 18 November 2026 | 01:34

Selengkapnya